Adhi Karya garap Hambalang lewat jalur Mallarangeng bersaudara

Merdeka.com - Keterlibatan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng, serta adiknya, Andi ZulkarnaenMallarangeng, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek P3SON Hambalang tampaknya tidak dapat dipungkiri. Dalam persidangan terdakwa mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor, terungkap perseroan pelat merah itu melobi Mallarangeng bersaudara supaya menang lelang proyek menelan biaya Rp 2,5 triliun itu.

Fakta itu diungkap di hadapan persidangan oleh mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang alias Rosa. Menurut kesaksiannya, mantan atasannya, Muhammad Nazaruddin, mulanya ingin menduetkan PT Adhi Karya dan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana jasa konstruksi Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Namun, lanjut Rosa, ternyata Adhi Karya yang awalnya tahu proyek itu dari dia justru bergerilya tanpa sepengetahuannya. Rosa menambahkan, kecurigaannya timbul saat memergoki Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Ida Bagus Wirahadi dan Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Muhammad Arief Taufiqurrahman berada di ruangan mantan Sekretaris Menpora, Wafid Muharram. Padahal saat dihubungi buat berkoordinasi ihwal proyek Hambalang, Rosa mengatakan keduanya mengaku berada di luar kota.

"Saat ketemu itu saya tanya, 'bapak sebenarnya kalau mau maju sendiri, saya jangan di ping-pong'. Pak Arief dan Pak Ida minta maaf dan bilang mereka pake jalur nomor satu di Kemenpora ini, tapi lewat jalur Pak Choel. Saya lalu lapor Pak Nazar dan bilang, 'Adhi Karya masuk lewat jalur Pak Andi Mallarangeng, jadi mereka jalan sendiri pak'," kata Rosa saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/4).

Mengetahui dipermainkan, Rosa melanjutkan, Nazaruddin mendesak Adhi Karya supaya mengganti uang yang dia gelontorkan buat mengamankan pelaksanaan proyek itu. Yakni sebesar Rp 10 miliar buat dipakai dalam penerbitan sertifikat serta jatah untuk Komisi X DPR yang menyetujui penambahan anggaran.