Merdeka.com - Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto mengatakan pembebasan tahanan politik merupakan langkah awal tatanan demokrasi bangsa dan merupakan langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, perlu dicermati apakah pembebasan itu mengandung nuansa kepentingan politik tertentu.

"Ini bagian awal tatanan demokrasi Indonesia. Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang diadili hanya beda kepercayaan dari mayoritas, karena prinsip politiknya yang beda, karena prinsip-prinsip keadilan yang berseberangan dengan penguasa," kata Nico di acara Seminar Nasional Pembebasan Tapol-Napol asal Papua, Resolusi Penyelesaian Permasalahan Papua di Aula DHN '45, Kompleks Gedung Joeang '45, Jl Menteng Raya No 31, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

Dia menilai ada pihak-pihak tertentu yang memperjualbelikan konflik untuk kepentingannya sendiri. Alhasil, banyak orang yang menjadi korban ketidakadilan.

"Ada sebagian orang kerjaannya 'memperdagangkan' konflik. Korban ketidakadilan akibat aturan yang dipaksakan," katanya.

Menurutnya, saat ini momentum yang tepat untuk menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Saat ini merupakan kesempatan yang baik menciptakan harmoni politik yang mewadahi semua dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia.

"Pemerintah ingin memberikan harapan kepada rakyat, Indonesia ini bukan hanya bicara soal Jawa tapi juga Papua. Kita miskin kebanggaan sebagai warga NKRI," paparnya.

Pembebasan tahanan politik secara bertahap ini, lanjut Nico, diharapkan menjadi sebuah pintu pembebasan tapol lainnya, hal itu tentu melalui pertimbangan dari DPR.

"Pembebasan tapol-napol Papua secara martabat dan manusiawi. Harus dalami lagi apakah ini ada motif dan muatan-muatan kepentingan politik tertentu?" tanyanya.