'Ada GO-JEK dan Grab Bike, pemerintah harus wadahi ojek pangkalan'

Merdeka.com - Sejumlah tokoh pendidikan, sosial dan budaya yang tergabung dalam Kelompok Punakawan pimpinan Jaya Suprana mendatangi kantor Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedatangan para tokoh tersebut untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan DPR yakni Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto.

Dalam pemaparannya, salah seorang tokoh pendidikan, Sri Edi Swasono yang juga merupakan Guru Besar FE UI, menyoroti perkembangan bisnis ojek berbasis perusahaan, GO-JEK dan Grab Bike. Dia menilai, dua perusahaan yang menggarap bisnis transportasi roda dua ini memunculkan kontroversi, terutama di kalangan sesama pengojek. Keluhan pun berdatangan dari kalangan tukang ojek pangkalan.

"Kita mendapatkan keluhan, berkumpul di Jaya Suprana, ojek tersaingi dengan company yang besar, Grab Bike dan GO-JEK, memang orang-orang senang GO-JEK karena murah. Tapi murah disubsidi," kata Edi, Kamis (27/8).

Edi menilai, sudah saatnya pemerintah turun tangan untuk mengatasi persoalan bisnis ojek yang digarap masyarakat secara individu. Menurutnya, pengojek individu berusaha secara mandiri. Hal ini merupakan bentuk wirausaha. Sementara pengojek di bawah perusahaan transportasi roda dua berstatus karyawan.

"Ketika pemerintah tidak memiliki lapangan pekerjaan, mereka membuka usaha sendiri seharusnya dihargai, minta itu dihargai juga, ada kekurangan ya, tapi saya yakin bisa diperbaiki," kata Edi.

Edi mengatakan, pemerintah sudah saatnya menampung para pengojek dalam suatu wadah seperti Koperasi. Edi menyoroti Kementerian Koperasi dan UKM yang harus turun tangan menampung dan menaungi para pengojek pangkalan.

"Kan ada departemen koperasi, apa kerjaannya? Turun dong," tutur Edi.

Jika tidak, maka pertentangan antara sesama pengojek yang merupakan rakyat Indonesia, tidak akan berakhir.