Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi, kehadirannya bukan buat melengkapi laporan harta kekayaan, tapi soal kerjasama di bidang perikanan.

"Tadi data yang kita berikan kepada KPK sudah ditindaklanjuti," ungkap Susi didampingi Ketua KPK Abraham Samad, kepada wartawan, Rabu (24/5).

Dalam pertemuan dengan Ketua KPK Abraham Samad, Susi curhat soal lambatnya aparat dalam menindak warga asing pencuri ikan. Dia juga heran dengan birokrasi yang bertele-tele.

Dengan kerjasama tersebut, Susi berharap sektor Perikanan dan Kelautan dalam negeri mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Dengan kerjasama KPK, TNI maupun Polri saya harap industri perikanan kita bisa bangkit," tandasnya.

Abraham langsung merespons aduan Susi itu. Dia pun keras mengkritik aparat yang lambat. Berikut serangan Abraham ke TNI dan Polri:

Samad desak aparat luwes dan gesit basmi pencurian ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengadu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran merasa digembosi oleh TNI-Polri saat memerangi pencurian ikan. Ketua KPK, Abraham Samad, langsung merespons dengan meminta kedua lembaga itu supaya gesit dan luwes membantu membasmi pencurian ikan. Hal itu diungkap oleh Samad dan Susi selepas berbincang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12). Menurut dia, tidak ada alasan bagi aparat keamanan dan penegak hukum sengaja menunda-nunda penindakan terhadap pencuri ikan."Untuk eksekusi kapal-kapan ilegal fishing, kita imbau TNI dan pihak-pihak terkait melakukan dukungan yang kuat. Harus dijauhi hal-hal yang bersifat birokratis dan rumit," kata Samad dalam jumpa pers.Samad lantas mengingatkan, KPK bersama TNI dan Polri sudah pernah mengikat perjanjian menjaga sumber daya alam Indonesia. Salah satunya adalah soal menjaga potensi laut."Lembaga-lembaga terkait supaya segera merealisasikan. TNI dan Polisi supaya memberikan dukungan yang kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyelamatkan laut dan perikanan kita," ujar Samad.

TNI dan Polri lambat berantas ilegal fishing

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyatakan ada pihak-pihak yang dengan sengaja mempersulit pembasmian praktik illegal fishing di Indonesia. Meski tidak menyebut secara rinci, tapi dia berulang kali menyebut dua lembaga, TNI dan Polri, menghambat pemberangusan praktik itu lantaran terlalu mengacu kepada aturan.Hal itu diungkap Samad setelah berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12). Menurut dia, walau Susi sudah berupaya kuat memerangi hal itu, tapi gerak TNI dan Polri kurang gesit."KKP punya konsen yang cukup kuat dalam menjaga kelautan dan memberantas illegal fishing. Tapi sayangnya dari hasil pengamatan kami di KPK ada kementerian dan pihak TNI-Polri tidak terlalu memberikan ruang yang cukup kuat buat memberantas illegal fishing," kata Samad dalam jumpa pers.

Samad ingatkan aparat jaga sumber daya alam

Samad juga mengingatkan, KPK bersama TNI dan Polri sudah pernah mengikat perjanjian menjaga sumber daya alam Indonesia. Salah satunya adalah soal menjaga potensi laut."Saya ingin menegaskan, KPK sudah melakukan komitmen bersama dengan TNI dan Polri. Deklarasi penyelamatan sumber daya alam, menyangkut kelautan dan perikanan," ujar Samad.Namun ketika didesak apakah KPK berwenang mengimbau TNI, Polri, serta instansi pemerintah lain buat membantu Susi memerangi mafia ikan, Samad hanya tersenyum dan menjawab singkat."Semua masih diselidiki," sambung Samad.