Abraham Samad: Penegakan hukum tak boleh didasari kebencian & dendam

Merdeka.com - Mantan Ketua KPK Abraham Samad di sela usai menghadiri persidangan kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), dengan terdakwa Dahlan Iskan mengatakan, dalam penegakan hukum itu harus didasari fakta dan alat bukti. Sebab, Jika tidak akan memunculkan penegakan hukum yang didasari kebencian dan balas dendam.

"Saya berharap penegakan hukum, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) ataupun hakim Tipikor itu dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang jelas," terang Abraham Samad, Selasa (13/12).

"Dalam penegakan hukum itu juga tidak boleh didasari dengan kebencian, dendam dan balas dendam. Karena, jika hukum tidak didasari fakta dan alat bukti, maka hukum itu nantinya akan terjadi kesewenang-wenangan," tambah dia.

Perlu diketahui, kasus pelepasan di PT PWU, berupa tanah bangunan Kediri dan Tulungagung, milik BUMD Provinsi Jawa Timur itu terjadi sekitar tahun 2003. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menanganinya sekitar tahun 2015.

Dalam penanganan tersebut, penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim, awalnya menetapkan Wisnu Wardhana, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya. Sebab, saat terjadi pelepasan menjabat sebagai Kepala Biro Aset PT PWU.

Setelah itu berkembang, penyidik juga menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka, karena saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU. Dasarnya, karena Dahlan Iskan mengetahui dan menyetujui mengenai pelepasan aset dengan adanya tanda tangan.