Abraham Samad diminta tak tergoda masuk kabinet Jokowi-JK

Merdeka.com - Para pegiat antikorupsi mengimbau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menolak jika ditawari masuk dalam kabinet pemerintahan pemenang Pemilihan Presiden 2014.

"Abraham Samad sebaiknya tetap konsentrasi di KPK. Perannya sangat dibutuhkan untuk memimpin lembaga itu dalam memberantas korupsi di Indonesia," kata salah seorang penggiat antikorupsi Maluku Utara (Malut) Muhammad Saiful seperti dilansir dari Antara, Kamis (31/7).

Imbauan tersebut menyusul adanya dukungan dari berbagai kalangan kepada Abraham Samad untuk menjadi salah seorang menteri pada kabinet pemerintahan baru, di antaranya sebagai Menteri Dalam Negeri. Usul itu muncul berdasarkan polling susunan kabinet Jokowi - JK versi Jokowi Center.

Menurut Muhammad Saiful, Abraham Samad selama ini selalu menyatakan memberantas praktik korupsi di Indonesia dan tekad itu berhasil diwujudkan dengan membongkar berbagai korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Indonesia.

Kalau Abraham Samad menjadi menteri dalam kabinet baru nanti, dia dipastikan tidak akan bisa lagi mewujudkan keinginannya. Karena tidak lagi memiliki kewenangan konstitusional untuk memberantas korupsi.

Abraham Samad dan unsur pimpinan KPK lainnya, kata Saiful, jangan terpengaruh dengan apapun hasil pilpres yang kini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan berbagai agenda terkait upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

"KPK harus tetap tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, termasuk jika pelakunya terkait dengan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan baru, karena dengan cara seperti itu praktik korupsi bisa dikurangi," tegasnya.

Ia juga mengimbau kepada pemerintahan baru nanti untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, baik dukungan dalam bentuk kebijakan penguatan peran KPK maupun dukungan lainnya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang KPK.