7 Tersangka suap PON Riau segera disidang

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Tujuh tersangka kasus suap pembahasan Perda No 6 Tahun 2011 tentang pembangunan venue kegiatan PON Riau 2012 segera disidangkan. Siang ini, ketujuh anggota DPRD Riau itu menandatangani berkas perkaranya di KPK.

Pantauan merdeka.com, tujuh orang itu keluar dari Gedung KPK sekitar Pukul 11.35 WIB. Satu persatu mereka keluar, yakni Adrian Ali (PAN), Abu Bakar Siddik (Golkar), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Tengku Muazza (Demokrat), Mohammad Roem Zein (PPP) dan Ruhman

Dari ketujuhnya, hanya Zulfan yang mau menjawab pertanyaan wartawan. "Sudah P21 sejak 15 Januari lalu. Insya Allah mungkin dua pekan lagi," ujarnya sebelum memasuki mobil tahanan KPK, Kamis (14/3).

Zulfan sempat menyampaikan bantahan bahwa dirinya dan keenam anggota DPRD Riau menerima aliran uang dari pembahasan Perda tersebut.

"Saya ingin tegaskan kita tidak pernah terima uang," tegasnya.

KPK menetapkan 7 orang anggota DPRD Riau sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan Perda No 6 Tahun 2011. Mereka diduga menerima suap pembahasan dana pengikatan Tahun Jamak Pembangunan PON Riau. Sebelumnya, pada Selasa (15/1), usai pemeriksaan perdananya, keenam orang itu langsung ditahan.

Dua anggota DPRD dari Fraksi PPP yakni Syarif Hidayat dan Muh Rum Zen akan ditahan di Rutan KPK yang berada di basement gedung KPK. Lalu, Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), di Rutan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus suap PON yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin, anggota DPRD Riau Faisal Aswan dan M Dunir, Manajer ADM PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Rahmat Syahputra, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Eka Dharma Putra, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas.

KPK juga menetapkan Gubernur Rusli Zainal sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait kewajibannya dalam pembahasan Perda PON Riau.

(mdk/dan)