7 Anggota DPRD beri data dugaan korupsi pejabat Papua

Merdeka.com - Tujuh anggota DPRD Provinsi Papua siang tadi mendatangi Gedung KPK untuk memberikan data soal dugaan korupsi yang dilakukan pejabat di Bumi Cendrawasih tersebut. KPK memang sedang menyelidiki kasus ini.

"Kita sudah serahkan data-data," kata Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua, Yunus Wonda, di Gedung KPK, Rabu (18/7).

Ditanya data apa saja yang dibawa, Wonda tidak mau merinci. "Ya pokoknya data korupsi," ujarnya.

Di dalam Gedung KPK, Wonda mengaku diterima oleh bagian penyelidikan KPK. Wonda dkk juga menanyakan sejauh mana KPK sudah menyelidiki dugaan kasus korupsi di wilayahnya tersebut. "Intinya hari ini mau lihat sejauh mana peran KPK di Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengungkapkan pihaknya tengah menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam penelusuran itu, penyidik KPK bahkan sempat mendapat ancaman dari pejabat yang terlibat korupsi.

Ancaman tersebut berupa pernyataan kemerdekaan dengan memisahkan diri dari NKRI jika KPK akan mengusut kasus korupsi di sana. "Kalau KPK mengusut kasus kami, kami merdeka," kata Zulkarnain menirukan ancaman dari sejumlah pihak yang terlibat korupsi di Papua, Senin (16/7).

Menurut Zulkarnain, KPK tidak akan terpengaruh dan terus mengusut dugaan kasus korupsi tersebut di Papua. Zulkarnain juga menceritakan ketika menghadiri seminar di Papua beberapa waktu lalu, ada dukungan dari berbagai pihak agar KPK tidak terpengaruh terhadap ancaman itu.

"Jangan terpengaruh, itu hanya ancaman belaka. Tidak ada sangkut pautnya pengusutan kasus korupsi dengan ancaman kemerdekaan Papua," ujar Zulkarnain. (mdk/ren)