Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan agar mantan Ketua MPR Amien Rais tidak sembarangan mengibaratkan Prabowo Subianto sebagai Soekarno jilid II. Alasannya, banyak perbedaan mendasar sehingga Prabowo tak pantas disamakan dengan Soekarno.

Hal itu disampaikan Hasto sebagai respons atas pernyataan Amien di sela-sela deklarasi Relawan Prabowo-Hatta, Surya Madani Indonesia di Denpasar, Bali, Kamis (26/6). Amien menyebut Prabowo merupakan Soekarno jilid II karena dinilai akan membebaskan Indonesia dari cengkeraman asing sekaligus berani melawan Amerika Serikat dan liberalisasi ekonomi.

"Pernyataan Amien Rais bahwa Prabowo sebagai Soekarno jilid II guna mengembalikan liberalisasi ekonomi agar sejalan dengan gagasan BK merupakan pernyataan tanpa bukti," kata Hasto lewat pernyataan tertulis, Kamis (26/6).

Hasto yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memaparkan, ada beberapa hal mendasar sehingga Prabowo tidak pantas disebut Soekarno jilid II. Pertama, kata Hasto, orangtua Bung Karno dikenal sebagai figur patriotik.

“Dan itu berbeda dengan Soemitro (Djojohadikusumo), orangtua Prabowo yang menggelorakan PRRI/Permesta, dan kemudian menjadi bagian dari kolaborator asing untuk melengserkan Bung Karno,” ucap Hasto.

Kedua, Hasto melanjutkan, Soekarno lebih banyak dididik oleh para guru bangsa seperti HOS Cokroaminoto. “Sementara Prabowo kecil lebih banyak di luar negeri sehingga tidak memahami budaya Indonesia,” ulas Hasto.

Alasan ketiga, lanjut Hasto, karena keluarga Soekarno bukan pengusaha sehingga sang proklamator lebih memahami politik ekonomi yang berdikari. Sementara keluarga Prabowo, lanjut Hasto, memang dikenal sebagai pebisnis.

“Keempat, Soekarno lebih memilih mengorbankan diri, diasingkan, dan dijauhkan dari rakyatnya daripada bangsanya terpecah belah. Sementara Prabowo lebih memilih lari ke luar negeri saat harusnya mempertanggungjawabkan tindakannya di tahun 1998,” papar Hasto.

Terakhir, kata Hasto, Soekarno dikenal sebagai seorang humanis yang respek pada kehidupan. “Sementara yang satunya (Prabowo, red) bisa memerintahkan penculikan berdasarkan laporan Dewan Kehormatan Perwira,” tandas Hasto.

Selain itu, Hasto juga mempersoalkan kiprah Amien saat memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Ketua MPR. Sebab, justru PAN sangat permisif terhadap kebijakan liberalisasi ekonomi.

Misalnya Fraksi PAN DPR, kata Hasto, justru setuju terhadap pemberian Blok Cepu ke Amerika Serikat. FPAN juga menyetujui UU Free Trade Zone, impor beras yang bikin sengsara petani hingga UU Perdagangan yang liberal.

“Dan yang harus diingat bahwa liberalisasi politik juga produknya Amien Rais sebagai Ketua MPR. Selain itu Fraksi Reformasi juga berada di dalam pemerintahan ketika liberalisasi dan privatisasi dilakukan,” pungkas orang dekat Megawati Soekarnoputri ini.