Merdeka.com - 21 Mei 1998 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, Presiden Soeharto lengser setelah 32 tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia. Banyak peristiwa kelam sebelum akhirnya Soeharto mundur. Indonesia dilanda krisis, demo besar-besar dari mahasiswa menuntut Soeharto mundur, penjarahan, kerusuhan dan kebakaran terjadi di mana-mana. Tragedi Mei 98 yang memakan korban jiwa itu akan terus dicatat dalam sejarah, sebagai perjalanan demokrasi di Indonesia.

Di tengah gejolak politik, ekonomi dan sosial saat itu, Soeharto berupaya untuk menstabilkan keamanan. Ia berusaha mencari jalan tengah sebelum mengambil pilihan terakhir, mundur. Berikut upaya Soeharto mempertahankan kekuasaan sebelum memilih mundur:

Bertemu para tokoh di Istana Negara

Salah satu peristiwa yang penting untuk dirujuk adalah ketika Soeharto memanggil sejumlah tokoh masyarakat untuk dimintai pendapat terkait kondisi bangsa yang sudah amat genting akibat krisis multidimensi yang terjadi.

Mereka yang diundang ke Istana Negara oleh Soeharto pada 19 Mei 1998, atau dua hari menjelang pengunduran diri tokoh sentral Orde Baru itu adalah Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar dari Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi dari Muslimin Indonesia, Sumarsono dari Muhammadiyah, serta Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari Nahdlatul Ulama.

Membentuk komite reformasi

Usai bertemu para tokoh tersebut, Presiden Soeharto kala itu ingin membentuk Komite Reformasi dan menunjuk Nurcholish sebagai ketua, namun hal itu ditolak oleh pria yang akrab disapa Cak Nur itu. Yusril Ihza Mahendra yang kala itu menjadi staf khusus kabinet, juga gagal mengajak tokoh-tokoh lainnya seperti Amien Rais dan K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur), Ma'ruf Amin, Cholil Baidowi, Ali Yafie, Emha Ainun Nadjib, Achmad Bagdja dan Sumarsono.“Pak, kita gagal membentuk (Komite Reformasi) ini,” ungkap Yusril kepada Soeharto, seperti dikutip dari buku ‘Mereka Mengkhianati Saya: Sikap Anak-Anak Emas Soeharto di Penghujung Orde Baru'.

Bentuk kabinet reformasi

Selain itu, untuk meredam dan menstabilkan situasi, Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti nama menjadi Kabinet Reformasi. Namun usaha itu juga gagal dilakukan karena sebanyak 14 menteri yang menolak bergabung dan memilih mundur secara bersama-sama.

Pemilu dipercepat

Upaya lainnya adalah hasil pertemuan antara Soeharto dengan kesepuluh tokoh masyarakat dan ulama hari itu, disepakatilah ketentuan bahwa pemerintah akan merombak Kabinet VII dan menggantinya dengan Kabinet Reformasi, dalam rentang waktu enam bulan ke depan.Selain itu, mekanisme lain berupa diadakannya pemilu yang dipercepat dan dipersiapkan dalam masa enam bulan tersebut. Soeharto juga tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Hal ini diungkapkan oleh KH Ma'ruf Amin, yang menceritakan hal terseut. Ketua PBNU menilai itu sebagai langkah strategis dan terstruktur dalam mendesain mundurnya Soeharto dari tampuk pemerintahan, dengan jalan konstitusional guna menghindari adanya gejolak politik yang bisa makin memanaskan kondisi genting saat itu."Ini disepakati oleh para tokoh yang hadir saat itu, termasuk saya. Maka hal itu pun sudah menjadi keputusan dan Pak Harto siap untuk melakukan hal tersebut," kata KH. Ma'ruf Amin.Namun upaya ini juga mentok. Dan pada akhirnya Soeharto memutuskan mengundurkan diri.