Merdeka.com - Sejak kasus suap impor daging sapi mencuat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkena dampak kasus tersebut setelah Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan tersangka. Sebab, saat Luthfi terseret kasus ini, Luthfi adalah Presiden PKS.

Dalam kelanjutan kasus ini, KPK terus mengungkap modus korupsi yang dilakukan oleh Luthfi. Salah salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Karena itu, pekan ini KPK telah menyita beberapa mobil milik Luthfi yang terparkir di PKS.

Penyitaan mobil Luthfi inilah yang membuat PKS gerah. KPK dituding menyalahi prosedur. Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah yang paling lantang menantang KPK.

Bahkan dia sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi KPK. Berikut perlawanan Fahri kepada KPK:

KPK tak beretika

Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan PKS bukanlah partai yang tidak kooperatif. Justru dirinya menilai KPK yang tidak memiliki etika. pasalnya, KPK tidak menjalankan prosedur seperti saat menangkap Luthfi."Terhadap kejadian ini. Pertama, sekali lagi PKS tidak memiliki alasan apapun untuk menghalang-halangi tindakan hukum pemberantasan korupsi. Tetapi, kami tidak bisa terima kalau ada orang tanpa membawa identitas dirinya tiba-tiba ingin membawa pergi kendaraan yang ada di lingkungan rumah tangga kami," jelas Fahri.Menurut Fahri, sudah seharusnya KPK saat masuk wilayah dan rumah tangga orang lain permisi terlebih dahulu serta dengan baik-baik. Dirinya tidak terima kantornya diacak-acak dengan eksekusi mobil yang dinilai tidak prosedur."Kedua dia melompat ke rumah tangga orang tidak baik-baik, ini bukan pabrik narkoba. Kita ini orang kooperatif, Pak Luthfi aja diminta dengan surat resmi kita kasih masak cuma mobil gak dikasih," tandasnya.

Tantang KPK bekukan Partai Demokrat

PKS menampik jika ada aliran uang dari Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq yang masuk kepartainya. Oleh karena itu, sebagai partai politik yang berbadan hukum, PKS tidak bisa dibekukan tanpa dasar bukti yang jelas.Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah menantang KPK untuk membekukan terlebih dahulu Partai Demokrat. Menurut Fahri, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu jelas dan gamblang ada aliran dana pencucian uang masuk kedalam kongres."Adili dulu Partai Demokrat. Dalam persidangan Grup Permai diangkut ke Bandung, sudah ada kesaksian, mobil boks. Sudah bubarin saja dulu Partai Demokrat baru bicara PKS," kata Fahri di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (11/5).Ia menjelaskan, dalam kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan tidak menerima uang dari Fathanah. "Ini KPK ngawur. Ini ngancam kita agar kita kendor, tapi kita enggak kendor," ujarnya.

Adukan KPK ke Komite Etik dan polisi

PKS menolak penyitaan yang dilakukan KPK terkait mobil milik mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. PKS menolak penyitaan tersebut lantaran penyidik KPK yang datang tidak membawa surat-surat.Selain itu PKS juga mempermasalahkan penyegelan beberapa mobil yang ada di kantor DPP PKS. Bahkan PKS akan melaporkan KPK ke Komite Etik."Yang di pita merah (disegel) KPK ada enam mobil, tapi Johan Budi menyatakan ada 3 (mobil Luthfi) Mana yang benar? Kami akan laporkan ini ke Komite Etik," ujar Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf dalam jumpa pers di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).Senada dengan Muzammil, Fahri Hamzah menegaskan apa yang dilakukan KPK di kantor partainya merupakan delik perbuatan pidana dan bisa diadukan ke Kepolisian. Adapun delik yang dimaksud Fahri adalah masuk kategori perbuatan tidak menyenangkan."Dia (KPK) tidak menyenangkan, kedua dia melompat ke rumah tangga orang tidak baik-baik, ini bukan pabrik narkoba. Kita ini orang kooperatif, Pak Lutfi aja diminta dengan surat resmi kita kasih," tegas Fahri.

Desak KPK periksa SBY dan Ibas

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terima jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melibatkan Ahmad Fathanah dengan partainya. Pasalnya, menurut Fahri, Fathanah merupakan orang swasta dan orang luar partai.Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah dengan lantang menantang KPK untuk memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas). "Kalau Anda mau periksa harus SBY dulu, selesai. Karena uang itu jelas mengalirnya, semua sekuriti dan saksi sudah jelas. Bekukan dulu Partai Demokrat melalui pembiayaan kongres, melalui Nazar dan kawan-kawan," tegas Fahri di Kantor DPP PKS, Sabtu (11/5).Kemudian Fahri merasa dan menilai jika KPK dalam proses penegakan hukum tidak fair. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Partai Demokrat dalam kongres di Bandung jauh lebih gamblang dan sudah inkrah."Pasti KPK enggak berani meriksa Ibas, padahal Ibas disebut Yulianis, disebut dalam persidangan, ada nama dia sebagai daftar penerima kan enggak dipanggil, dipanggil kan ada yang genit-genit lagi," tantang Fahri.