Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji tidak akan melakukan transaksional politik dan akan memberlakukan koalisi tanpa syarat dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, rasanya hal itu dilanggar oleh Jokowi sendiri.

Jokowi justru menempatkan koalisi-koalisi pendukung di dalam pemerintahannya. Seperti Partai NasDem, yang ada empat orang perwakilannya di Kabinet Kerja Jokowi.

Siapa saja orang itu? Berikut rangkuman merdeka.com, Senin (24/11) pagi:

Ferry Baldan

Ferry Baldan ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ferry lulusan Universitas Padjajajaran Bandung jurusan FISIP lulus tahun 1988. Dia pernah menjabat Ketua Umum Badko, Jawa Barat kemudian menduduki jabatan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992.Tahun 1992, Ferry masuk ke dalam Partai Golongan Karya (Golkar). Ferry terpilih menjadi anggota MPR RI periode 1992-1997 mewakili organisasi pemuda/mahasiswa. Ia pernah menjadi Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada periode 1998-2003 dan terpilih sebagai Ketua DPP Kosgoro (1994-1999). Pada pemilu 1999, Ferry menjadi anggota DPR RI periode 1999 -2004 dan terpilih Wakil Ketua Komisi II.Ferry sempat menanggapi soal Jaksa Agung HM Prasetyo yang berlatar belakang politisi. Bahkan, Ferry mengatakan kepada Prasetyo untuk tidak menanggapi segala kritikan yang ditujukan kepadanya. Ferry menyarankan Prasetyo untuk menjadikan kritikan itu sebuah tantangan."Itu biasa, saya bilang ke Prasetyo, hadapi saja. Ini tantangan, kalau orang underestimate, buat saja itu sebagai energi yang besar untuk membuktikan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/11).Politisi Partai NasDem ini meminta Prasetyo untuk membuktikan semua kritikan itu dengan kerja keras.

Siti Nurbaya Bakar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar telah lama melintang di dunia birokrat. Karirnya dimulai tahun Bappeda Provinsi Lampung pada 1981.Dia pindah ke Jakarta dan masuk Departemen Dalam Negeri. Di kementerian tersebut, Siti diangkat menjadi Sekretaris Jenderal periode 2001-2005. Pada 2006, dia direkrut menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Saat ditunjuk menjadi menteri oleh Jokowi, Siti langsung mengurus surat pengunduran dirinya di keanggotaan partai. Siti menyerahkan suratnya langsung ke kantor DPP NasDem."Suratnya di tanda tangan di atas materai dan kami serahkan ke DPP NasDem," kata Siti saat jumpa pers di kantor DPP NasDem, Jakarta, Minggu (28/11).Mantan ketua DPP Partai NasDem yang menangani bidang otonomi daerah ini menuturkan pengunduran dirinya dilakukan lantaran mengikuti instruksi Presiden Jokowi yang melarang menteri rangkap jabatan."Tadi pagi saya dan Pak Ferry juga menteri lainnya mendapatkan catatan-catatan kalau Bapak Presiden menginginkan menterinya tidak rangkap jabatan yang pekerjaannya berkaitan dengan APBN," ujar dia.Terkait pengunduran dirinya dari Partai NasDem, Siti mengaku ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh menyambut baik hal tersebut."Semangatnya untuk fokus bekerja, NasDem sangat mendukung langkah-langkah itu (pemerintahan Jokowi-JK)," pungkasnya.

Tedjo Edhy Purdijatno

Mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana Purn Tedjo Edhy Purdijatno dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ayah 4 anak ini telah 14 tahun mengabdi di Satuan Udara. Tahun 1982 bertugas di KRI, antara lain, sebagai Palaksa KRI Teluk Penyu (513) Satuan Amfibi Armatim, Komandan KRI Teluk Lampung (540) Satlinlamil Surabaya, Komandan KRI Teluk Semangka (512) Satfib Armatim, dan Komandan KRI Multatuli (561) Satfib Armatim.Tedjo juga pernah ditugaskan di Mabes AL sebagai Paban VI Binkuat Sopsal Kasal Mabesal, Komandan Satfib Armatim, Asrena Mako Armatim, Kapok Sahli A Kasal Bidang Wilnas, Komandan Guskamla Armabar, Kepala Staf Koarmatim, Wakil Komandan Seskoal. Lalu Sahli Tingkat III bidang Hubintek Mabes TNI, Staf Ahli Manajemen Nasional Lemhanas, Panglima Koarmabar, Asisten Perencanaan Kasal, dan Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan, Komandan Sesko TNI, Serta Kepala Staf Umum TNI.Saat dilantik, Tedjo mengaku tugasnya akan berat menjadi Menko Polhukam di era Kabinet Kerja Jokowi. Sebab, Jokowi tidak memiliki latar belakang militer yang memahami bidang polhukam."Presiden menyatakan polhukam akan jadi ujung tombak terkait dengan politik gonjang ganjing. Kita akan belajar untuk melakukan cara persuasif," ujar Tedjo saat serah terima jabatan menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/10).

HM Prasetyo

Penunjukan Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi menuai kontroversi. Jokowi menunjuk politisi NasDem yang juga sebagai Anggota DPR HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.Segera setelah ditunjuk, pelantikan Prasetyo dilakukan dadakan. Jokowi mengumumkan hari itu juga sekaligus melakukan pelantikan terhadap Prasetyo.Prasetyo merupakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Japindum) dan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI pada tahun 2005-2006. Kariernya berubah haluan saat bergabung dengan NasDem.Di partai, dia dipercaya menjadi Ketua DPD Partai NasDem Sulawesi Tengah. Posisi ini membuatnya memiliki akses untuk berkomunikasi intens dengan sang ketua umum Surya Paloh. Pada pemilihan umum 2014-2019, anggota Mahkamah Partai NasDem itu maju sebagai caleg dari Dapil Jawa Tengah II. Prasetyo melenggang ke Senayan, dan kini duduk di Komisi III.Namun rupaya, dia ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Jaksa Agung. Saat pelantikan, para tamu undangan pun sedikit yang hadir lantaran pemberitahuan baru diberikan pukul 11.00 WIB di mana acara akan dimulai 09.00 WIB. Prasetyo mengaku sudah mengurus surat pengunduran dirinya, dan resmi dilantik.