4 Fakta modus suap dalam proyek Meikarta

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar kasus suap yang melibatkan kepala daerah. Kali ini Bupati Bekasi Neneng Hassanah tersangkut kasus suap dalam proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dugaan penyuapan dilakukan itu terkait dengan pemberian izin.

Berikut ini adalah fakta-fakta seputar kasus suap dalam proyek Meikarta:

Bupati Neneng disuap Rp 13 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Pada kasus Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Saat ini Neneng masih diperiksa penyidik KPK "Tersangka dalam kasus suap terkait perizinan Meikarta masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (16/10).

Pakai kode Tina Toon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Pada kasus tersebut Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) ini, tim KPK membongkar sandi-sandi komunikasi yang diduga digunakan untuk menyamarkan skandal tersebut.

"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk samarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, antara lain, yakni melvin, tina toon, windu dan penyanyi," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di kantor KPK.

Bos Lippo ditahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Penahanan dilakukan usai ditangkap lembaga antirasuah terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Billy Sindoro ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polda Metro Jaya. "Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya," ujar Febri saat dikonfirmasi, Selasa (16/10).

Anak buah bupati Bekasi akui terima suap

Neneng Rahmi, kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terhadap Neneng langsung dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Neneng telah mengakui menerima suap terkait izin proyek pembangunan Kota Terencana Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Tersangka NR (Neneng Rahmi) yang telah menyerahkan diri mulai mengakui beberapa perbuatannya. NR diduga menerima uang SGD 90 ribu, namun saat penyerahan diri tadi belum bisa membawa uang tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.