4 Daerah di Jateng Tak Dapat Jatah Vaksin, Ganjar Protes Kemenkes

Merdeka.com - Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyatakan empat kabupaten/kota di provinsi itu pekan ini tidak mendapat jatah pasokan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Keempatnya yakni Kabupaten Cilacap, Wonosobo, Magelang, dan Kota Pekalongan.

"Untuk yang tahap kesatu, hari ini ada empat kabupaten/kota yang tidak dapat bagian. Ini saya juga tidak tahu kenapa. Padahal justru daerah itu yang lebih banyak membutuhkan justru tidak mendapatkan, sama sekali, nol," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo dalam Rapat Penanganan Covid-19 di Gubernuran, Senin (30/8).

Dia menyebut pihaknya akan membagikan dua tahap vaksin sekaligus pada hari ini. Daerah distribusinya sudah dirinci. "Yang pertama kalau kita gabung slot 1 dan dua ini hampir satu juta dosis yaitu 992.140 dosis. Tetapi yang kedua dapat semuanya, alokasinya dari Dinkes ada juga yang TNI/Polri," ungkap Yulianto.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan daerah sangat antusias untuk menggelar vaksinasi. Ini terbukti ketika Bupati Banyumas, Sragen, Karanganyar, Brebes, dan Kota Tegal bergantian meminta tambahan stok vaksin.

"Jadi mereka itu semangatnya wah top betul, bisa ngebut, bisa menyampaikan dengan bagus kepada masyarakat, sehingga masyarakat antusias. Tapi vaksinnya masih kurang," kata Ganjar.

Pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menambah alokasi vaksin. Menurut Ganjar, tambahan yang sudah berjalan saat ini belum signifikan.

"Kalau kami bisa diizinkan oleh Kementerian Kesehatan, kasih dong kami lipat gandakan stok vaksin sampai 300 persen agar kami bisa ngejar, karena mereka semangat," ujarnya.

Terkait adanya daerah yang hari ini tak mendapat alokasi vaksin, Ganjar telah mempertanyakannya kepada Kemenkes. Persoalan utama, menurutnya, ada pengaturan yang terlalu detail dalam alokasi vaksin.

Kemenkes ternyata membagi jatah vaksin tidak hanya untuk kabupaten/kota, tetapi juga berdasarkan kelompok, organisasi masyarakat, titipan dari anggota DPR, dan lain-lain.

Ganjar telah meminta Kemenkes tidak terlalu detail dalam pembagian alokasi vaksin. Selain merepotkan vaksinator, juga agar pembagian merata sesuai kebutuhan.

"Saya nggak ngerti nih, kepentingan pusat kayaknya terlalu jauhlah kalau membagi sampai tingkat detail itu. Ormas ini sekian, terus kemudian dari titipan DPR sekian, itu merepotkan kita di bawah. Karena yang di bawah ini akhirnya mereka ditarik, 'ayo dong tempatku dulu ayo dong kelompokku dulu', maka vaksinatornya repot," tuturnya.

Sementara itu, pengaturan mendetail dari Kemenkes terhadap alokasi vaksin dapat dilakukan, jika kelompok-kelompok yang mendapatkan alokasi vaksin bisa menyediakan vaksinator sendiri. "Sebab kalau ujung-ujungnya nanti diberikan kepada kami, itu rasa-rasanya akan menjadi tarik ulur di antara kepentingan yang utama. Di mana kami harus menyelesaikan sesuai dengan target jumlah yang kita siapkan," pungkas Ganjar.