39 Ribu Desa Sudah Bangun Posko PPKM Mikro
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sebanyak 39 ribu desa atau kelurahan telah membangun posko pengendalian Covid-19 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
"Kurang lebih 76 ribu desa/kelurahan di Indonesia, 39 ribu desa di antaranya dilaporkan telah membentuk posko tingkat desa/kelurahan," kata Pelaksana harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Suhajar Diantoro, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Suhajar pun berharap seluruh posko diaktifkan guna mendukung program pemerintah dalam mengendalikan pandemik.
"Berdasarkan data sementara yang ada terdapat posko-posko yang aktif, dan di beberapa tempat masih ada yang belum (berjalan). Ke depan kita akan up date terus, baik jumlah posko maupun aktivitas-nya. Kita harapkan ini dapat menjadi bantuan terdepan bagi kita," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia dengan mengaktifkan posko di tingkat desa kelurahan, dapat mencerminkan semangat gotong royong dan bahu membahu dalam menjalankan PPKM mikro hingga tingkat terkecil.Konsistensi dan kebersamaan dalam melakukan upaya pengendalian pandemik tidak hanya pada awal pelaksanaan, namun seterusnya hingga kasus dapat ditekan, dan penanganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan.
Perpanjangan PPKM berbasis mikro mengamanatkan peran desa kelurahan yang tak kalah pentingnya. Sebab, PPKM mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat di tingkat desa kelurahan.
Dia mengatakan melalui PKKM mikro, desa kelurahan diminta untuk membentuk posko tingkat desa dan kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko.
Sedangkan, wilayah yang telah membentuk posko diminta agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT).
Suhajar mengatakan lewat posko itu diharapkan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi lebih terkendali. Model pengendalian itu juga dinilai cukup efektif dalam penularan kasus positif secara aktif.
“Posko-posko ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu kegiatan, dan bantuan terdepan kita dalam melakukan pengendalian pandemik," ujar Suhajar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendiri FOI, Wida Septarina Wijayanti mengungkapkan kerja sama ini diharapkan mampu mewujudkan berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan pangan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPada masa Perang Kemerdekaan, sekolah ini digunakan sebagai markas para pemuda pejuang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPenetapan penahanan terdakwa saat ini berada di bawah wewenang majelis hakim
Baca SelengkapnyaProgram makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren yang diinisiasi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDemi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnya