30 Desa di lerang Gunung Merapi krisis air bersih

Merdeka.com - Sejumlah desa di lereng Gunung Merapi Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengalami krisis air bersih. Kelangkaan air bersih terjadi sejak bulan Juli lalu, saat masuknya musim kemarau.

Selain di lereng Merapi, lebih dari 30 desa di Klaten mengalami kekeringan. Yakni di kecamatan Karangnongko, Gantiwarno, Jatinom, Wedi, Kebonarum, dan Cawas. Jumlah wilayah yang kekeringan tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu, yang hanya 22 desa.

Sejumlah warga mengaku droping air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk konsumsi warga maupun hewan ternak sangat kurang. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat hanya mengirim air bersih 6 ribu liter per dua pekan.

Partono (61) warga Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang mengatakan jumlah bantuan air tersebut tidaklah cukup untuk kebutuhan warga di desanya. Ada sekira 3 jiwa di desanya yang semuanya membutuhkan air bersih.

"Kalau cuma satu tangki air ukuran 6 ribu liter tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kami. Warga di sini jumlahnya 3 ribu lebih," ujar Partono, Rabu (16/8).

Seorang warga Desa Balerante, Kemalang, Giyatmi (52), mengungkapkan saat ini warga harus menjual hewan ternak agar bisa membeli air bersih yang harganya Rp 150 ribu per tangki. Saat ini di desa tersebut sudah tidak ada sumber air. Karena sumur dan sungai sudah kering karena tidak ada hujan sejak Juni lalu.

"Kalau di sini ada 3.500 warga, kebutuhan airnya seminggu ya minimal 12 ribu liter (dua tangki) air bersih," ucap Giyatmi.

Giyatmi menambahkan, selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, air bersih juga digunakan untuk minum hewan ternak sapi dan kambing. Sebagian besar warga Balerante merupakan peternak dan petani.

Pejabat (Pj) Kepala Desa Tlogowatu, Kemalang, Gunawan mengemukakan, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih. Di antaranya dengan pengeboran titik air.

"Sudah 4 lokasi yang dibor sampai kedalaman 150 meter, tapi air belum keluar juga. Sekarang pengeboaran terpaksa dihentikan, karena biayanya mahal," ujar dia.

Ia meminta ada keterlibatan dari Pemerintah Kabupaten untuk mencari sumber air baru. Pihaknya tidak berani mengalokasikan dana desa, karena dana sebesar Rp 856 juta sudah dialokasikan untuk betonisasi jalan.

Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Bambang Giyanto, mengaku tak memiliki anggaran cukup untuk dropping air bersih. Pihaknya hanya memiliki anggaran Rp 100. Jumlah itu tidak mencukupi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.

"Anggaran kami sangat minim, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Kami bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Klaten, sudah mengirim 28 tanki air bersih ke tiga kecamatan. Namun jika anggarannya tetap kurang, kami akan menggunakan dana siap pakai yang tahun ini besarnya Rp 500 juta," pungkas Bambang.