18 Hari mengungsi, nasib 125 eks Gafatar di Kaltara tidak jelas ?

Merdeka.com - Nasib 32 kepala keluarga atau sekitar 125 orang mantan Gafatar yang berada di pengungsian, di gedung badan pendidikan dan pelatihan (Bandiklat) Bulungan, Kalimantan Utara, masih belum jelas. Selama 18 hari ini, baik pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemprov Kaltara, belum ada rencana untuk memulangkan mereka.

"Sejauh ini belum ada rencana pemulangan, masih proses pembinaan," kata Kapolres Bulungan AKBP Ahmad Sulaiman, kepada merdeka.com, Rabu (10/2).

Saat ini, baik Pemkab maupun Pemprov Kaltara, tengah dalam proses transisi pergantian kepemimpinan kepala daerah terpilih, hasil pilkada 2015 lalu. Kedua kepala daerah baru itu, bakal dilantik dalam pekan ini.

"Kita lihat nanti (kelanjutan keberadaan pengungsi mantan Gafatar). Pembahasan kan tidak bisa satu pihak saja, tapi banyak pihak," ujar Ahmad.

Dalam rapat koordinasi terakhir bersama unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) kabupaten, mantan Gafatar berada di pengungsian selama 14 hari dan akan dilakukan evaluasi setelahnya, untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Kaltara.

"Keputusan ada di tangan Pak Gubernur. Apkah dipulangkan, tetap dilakukan pembinaan atau ada solusi lainnya," sebut Ahmad.

Ahmad tidak menampik kemungkinan, ada kejenuhan di benak para pengungsi mantan Gafatar selama berada di pengungsian. Namun demikian sejauh ini, anak-anak di pengungsian, tetap terlihat gembira seperti sedia kala.

Di pengungsian, 2 kegiatan utama pembinaan yang dilakukan terhadap mantan Gafatar adalah memberikan pemahaman ajaran agama Islam yang benar, serta pembinaan berbangsa dan bernegara.

"Semua ada proses. Bisa jadi ada kejenuhan. Kita kan tidak bisa tahu isi di kepala masing-masing mereka kan. Kejenuhan 1-2 orang, tidak bisa digeneralisir bahwa semua jenuh," tutup Ahmad.

Diketahui, Minggu (24/1) pagi lalu, seratusan orang mantan Gafatar, diungsikan ke Tanjung Selor, Bulungan, dari permukiman mereka di Jalan Penisir, desa Pejalin, Bulungan. Dari hasil pendataan, mereka berasal dari Lampung, Palembang, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mereka diungsikan, untuk memudahkan pengawasan, mengingat permukiman mereka, berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Bulungan, yang juga ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.