17 Ribu ASN, TNI dan Polri akan Dipindahkan ke IKN Tahun Depan

Merdeka.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengatakan, 17 ribu ASN, TNI, Polri akan pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara pada tahun depan. Sedangkan, jumlah keseluruhan ASN, TNI, Polri yang akan pindah tahap pertama adalah 60 ribu.

"Ini yang akan pindah di tahun depan dimulai dengan 17 ribu ASN, TNI, dan Polri. 17 ribu itu terdiri dari 5 ribu TNI dan 12 ribu ASN," ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kepala IKN di DPR, Senin (3/4).

Adapun alasan jumlah 17 ribu ASN, TNI dan Polri itu dipilih karena menyesuaikan kapasitas dari kantor-kantor yang akan dibangun sekaligus hasil keputusan rapat internal otoritas IKN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau terlalu rendah (jumlahnya) nanti kita lihat gedung-gedungnya nanti kosong. Kalau terlalu banyak tentu nanti kita tidak bisa melakukan optimalisasi atau efisiensi," kata Bambang.

Fasilitas IKN

Bambang juga menyampaikan mereka yang pindah tahap pertama akan dilengkapi pelbagai fasilitas terutama disediakan rumah.

"Tentu saja kami sangat konsentrasi buat yang pindah, tidak hanya disediakan perumahannya saja. Tapi fasilitas lain seperti kesehatan, pendidikan, hiburan yang akan kita wujudkan dengan partisipasi swasta untuk membangun kemungkinan departemen store di sana, kemungkinan juga ada beberapa brand di sana sehingga mereka bisa betah pindah yang pertama di IKN," kata dia.

Untuk mempersiapkan semua itu, Bambang juga mengatakan, otoritas IKN sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membuat daftar untuk ASN yang harus pindah.

"Jadi Menpan RB yang membuat list dan list itu tentu dikonsultasikan masing-masing Kementerian Lembaga yang akan pindah dimintakan siapa saja yang kira-kira harus pindah pada tahap pertama ini dan nantinya tentu akan secara bertahap mereka akan pindah dengan satu budaya baru," ungkap Bambang.

Budaya baru yang dimaksud Bambang merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencakup tiga hal penting.

"Ini permintaan presiden bahwa budaya baru itu new working, new living, new learning. Jadi bekerja, hidup, dan belajar, katakanlah birokrasi baru yang harus diwujudkan di IKN di masa depan," tutup dia.

Reporter Magang: Alya Fathinah