'Pemerintah tak perhatikan pembangunan di Papua'

Merdeka.com - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, bahwa otonomi khusus yang diberikan belum sesuai dengan harapan warga di Bumi Cendrawasih. Sumber daya alam dan kekayaan yang memiliki kontribusi besar bagi pembangunan nasional, namun belum dirasakan sepenuhnya bagi warga Papua.

"Pemerintah pusat bukan hanya memberikan otonomi khusus, tapi juga penanganan khusus, pemerintah bisa bangun jembatan Suramadu triliunan, tetapi kenapa Papua tidak?" kata Lukas Enembe dalam acara Diskusi Publik 'Pemekaran Wilayah Papua' (Masalah dan solusinya) di Hotel Saripan Fasific, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

Menurut Lukas, jika pemerintah pusat hanya mengandalkan kebijakan otonomi khusus dan tidak memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Papua maka kesejahteraan akan jauh dari harapan. Lukas menambahkan, saat ini masih banyak penyimpangan dan pelanggaran HAM di Papua.

"Kabupaten yang sudah dimekarkan tidak menjadi daerah pertumbuhan ekonomi, ini tidak terjadi sama sekali, itu sama saja kebohongan," katanya.

Selain masalah ketimpangan dan kesejahteraan yang belum merata, perlu diingat pelanggaran HAM dan kekerasan masih banyak terjadi di Papua. Pada pekan kemarin, sebanyak 8 prajurit TNI tewas ditembak di Papua. Selain itu, empat warga sipil juga tewas akibat tembakan tersebut.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus.