'Kasus Susno beri pendidikan hukum buruk pada rakyat'

Merdeka.com - Mahkamah Agung menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengganjar Susno Duadji hukuman penjara 3,5 tahun dalam perkara korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat dan suap PT Salmah Arowana Lestari.

Namun hingga saat ini usaha Kejaksaan untuk menangkap Susno gagal karena ada campur tangan dari Kepolisian. Susno sempat meminta perlindungan pada Mabes Polri.

Terkait masalah ini, Anggota Komisi III DPR, Yahdil Abdi Harahap mengatakan seharusnya Polri dan Jaksa Agung bisa bekerja sama dalam kasus Susno.

"Polri dan kejaksaan seharusnya memiliki visi yang sama dalam penegakan hukum. Serta harus saling mendukung, sehingga bisa menimbulkan iklim penegakan hukum yang kondusif," kata Yahdil saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/4).

Menurut Yahdil, eksekusi terhadap seorang pidana seharusnya tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Hukum acara tidak mengenal proses mediasi dalam eksekusi terpidana.

"Apa yang terjadi dengan eksekusi Susno, bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negara kita ini. Itu bisa menjadi tontonan dan pendidikan yang buruk bagi masyarakat kita," papar Yahdil.