Soal 'Gratis' Pajak Mobil, Apa Kata Dua Raksasa Otomotif Indonesia Ini?
Merdeka.com - Kalangan pabrikan otomotif di Tanah Air menunggu petunjuk pelaksanaan atau teknis dari kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) produk otomotif yang dimulai 1 Maret mendatang.
Dalam skenario relaksasi PPnBM itu, tahap pertama dimulai Maret hingga Mei, pemerintah akan memberikan PPnBM 0 persen. Tahap kedua, Juni-Agustus diskon PPnBM sebesar 50 persen dan tahap ketiga September-November diskonnya tinggal 25 persen.
Namun, tidak semua produk otomotif mendapat insentif pajak kala pandemi ini. Ada tiga kriteria, yakni kapasitas mesin 1.500 cc ke bawah, diproduksi di dalam negeri, dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 70 persen.
Amelia Tjandra, Marketing Director, Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), mengaku sudah mengetahui secara prinsip kebijakan relaksasi PPnBM tersebut.
"Namun, kami lebih baik menunggu juklak pemerintah dulu," kata Amelia pada Merdeka.com, Rabu (17/2).
Anton Jimmi Suwandhy, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, juga bersikap serupa. "Kami masih menunggu detail teknisnya."
Padahal menurut penelusuran Merdeka.com, baik daihatsu maupun Toyota adalah pabrikan otomotif terbesar di republik ini.
Berdasarkan tiga kriteria tadi, Daihatsu punya beberapa model yang masuk wilayah 'gratis' pajak tersebut. Seperti Daihatsu Xenia di segmen low multipurpose vehicle (MPV) dan Terios di segmen low sport utility vehicle (SUV).
Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Daihatsu memiliki dua pabrik, yakni Sunter-Jakarta Utara dan Karawang-Jawa Barat. Total volume produksinya mencapai 500 ribu unit per tahun.
Dari dua pabrik itu, model mobil yang diproduksi adalah Daihatsu Xenia, Terios, Sigra, Ayla, Gran Max, dan Luxio. Kemudian merek Toyota seperti Avanza, Rush, Calya, Agya, Town Ace, dan Lite Ace.
Mulai September tahun lalu, ADM memproduksi Mazda Bongo untuk tujuan pasar ekspor Jepang. Volume ekspor CBU daihatsu Indonesia mencapai lebih dari 65 ribu unit per September 2020.
(mdk/sya)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKerja keras sangat dibutuhkan seseorang untuk menjadi sukses.
Baca SelengkapnyaSurat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaStrategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaMG Motor Indonesia mengawali 2024 dengan berani: punya bos baru dan dua mobil listriknya dirakit lokal.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemda Bali telah menggelar rapat bersama seluruh wali kota setempat untuk menyepakati besaran tarif pajak hiburan karaoke hingga spa di bawah 40 persen.
Baca Selengkapnya