Warga mesti tahu jatah kuburan mereka

Merdeka.com - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial mewajibkan pengembang perumahan menyiapkan sekitar dua persen dari total lahan untuk pemakaman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki 76 lokasi seluas 576 hektar terus menyusut seiring laju pembangunan. Padahal menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010, luas areal kuburan di Jakarta seharusnya 745,18 hektar.

Sebab itu, Jakarta mulai menagih utang pengembang properti buat menyediakan lahan pekuburan. Di antara yang menunggak adalah Bakrie Grup, Sumarecon, Agung Podomoro, dan Agung Sedayu. Bakrie bahkan malah menggusur lahan pemakaman dan kini menjadi jalan masuk menuju Menara Epicentrum.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengaku pihaknya sudah mulai mendata para pengembang mempunyai utang penyediaan fasilitas umum dan sosial. Tetapi, fokus pemerintah saat ini adalah meminta pengembang membangun rumah susun.

Buat areal pemakaman, kata dia, pihaknya bakal memusatkan ke wilayah barat, termasuk Cengkareng. "Kita mau kembangin ke sana terus untuk kuburan sama ruang terbuka hijau," katanya kepada wartawan akhir pekan lalu.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan pengembang perumahan di wilayah DKI Jakarta umumnya menggunakan seluruh lahan dibeli untuk membangun apartemen atau permukiman mewah. Sebab harga tanah sangat mahal. “Masyarakat punya hak menagih itu, termasuk lokasi pemakaman,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah harus tegas menagih kewajiban pengembang. Kebanyakan pengusaha memilih membayar uang pengganti untuk areal pekuburan. Namun uang pengganti ini rawan diselewengkan.

Padahal, kata Yayat, saat konsumen membeli rumah atau apartemen, untuk pemakaman sudah dimasukan dalam harga. Sayangnya, pemerintah jubga tidak mau terbuka soal ini. Apalagi kenyataannya lahan kuburan kian berkurang. (mdk/fas)