Wakil Tuhan bejat budak fulus

Merdeka.com - Delapan hakim Mahkamah Konstitusi tampak lesu dan berwajah kusut saat satu-satu datang ke kantor mereka di malam penangkapan Akil Mochtar Rabu pekan lalu. Semua seolah masih tidak percaya ketua Mahkamah Konstitusi mereka pilih tidak bisa menjaga integritas sebagai hakim.

Setelah Akil dibekuk di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, banyak pihak kecewa. Tak ingin lembaga mereka terpuruk, delapan hakim tersisa buru-buru membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran etik oleh Akil. Selang dua hari, mereka mengirim surat pemberhentian sementara Akil kepada presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya menyita duit tunai senilai Rp 3 miliar di kediaman dinas Akil. Tim penyidik antirasuah ini juga menemukan ganja dan pil ineks saat menggeledah ruang kerja mantan politikus Partai Golongan Karya itu.

Padahal, Mahkamah Konstitusi dari kepemimpinan Jimly Asshiddiqie sampai Mahfud MD menjadi benteng terakhir lembaga peradilan dan dinilai masih bersih. Kini, setelah buruk rupa kelakuan pemimpin generasi ketiga terbongkar, pupus citra dan harapan rakyat pada para wakil Tuhan penegak keadilan.

Sebelumnya, pemilihan hakim agung di Dewan Perwakilan Rakyat, digegerkan dengan lobi toilet oleh seorang calon kepada seorang politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Jauh sebelum itu, KPK menangkap hakim Setyabudi karena praktik suap dalam pemberian putusan ringan terhadap terdakwa kasus korupsi bantuan sosial Kota Bandung.

Bukan hanya hakim karir terjerat berbagai kasus korupsi atau layanan perempuan dari yang berperkara, hakim adhock pun terjerembab suap. Termasuk hakim Imas Dianasari mendapat sogokan untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung buat menolak gugatan serikat pekerja terhadap PT Onamba.

“Wakil Tuhan ini pada rakus, bukan hanya MK (Mahkamah Konstitusi). Kalau di PN (pengadilan negeri), PT 9pengadilan tinggi), atau MA (Mahkamah Agung) itu sudah biasa,” kata seorang sumber merdeka.com biasa berperkara di pengadilan akhir pekan lalu.

Dia menceritakan kebanyakan kasus dibawa ke pengadilan ujung-ujungnya fulus. Bahkan, para hakim dengan seenaknya menentukan besaran ongkos dan biaya lainnya, seperti hiburan. “Coba lihat saja kelakuan hakim di PN, seenaknya mereka tentukan jadwal sidang dan putusan. Dari sana sudah bisa dilihat bagaimana bejatnya mereka,” ujarnya.

Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim telah mendapatkan 1,756 laporan soal perilaku buruk hakim. Dari seluruh aduan itu, ada yang tidak bisa ditindaklanjuti, yang sudah diputus, dalam proses atau masih dalam anotasi.

Sayangnya, lembaga ini tidak bisa mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Pengawasan diserahkan kepada individu. “Kalau di MK ada kata sandi dan lapisan tertentu untuk menangkan perkara. Tapi di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau MA hanya satu lapis," tutur sumber yang sama. "Kalau tidak kepada panitera bisa langsung kepada hakimnya.”

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan juga menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak mau berpanjang lebar mengungkapkan bejat para hakim. “Intinya ujung-ujungnya duit,” katanya saat dicegat wartawan merdeka.com Arbi Sumandoyo di Gedung MK.