Tiga kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia

Merdeka.com - Tren perlambatan ekonomi global diperkirakan masih bakal terus berlangsung, setidaknya hingga tahun ini berakhir. Pasca-Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Dana Moneter Internasional atau IMF sempat memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia 2016 bisa menyentuh level 2,5 persen. Seiring waktu, proyeksi pun diubah lebih optimistis menjadi 3,1 persen.

Penurunan ekonomi negara maju dinilai menjadi biang kerok. Untungnya, hal tersebut masih bisa dikompensasi oleh kinerja perekonomian negara berkembang. Diantaranya, China, India, dan Indonesia.

Kunci pertahanan sejumlah negara berkembang tersebut ada pada penguatan perekonomian domestiknya. Itu dijalankan lewat pembuatan kebijakan fiskal ekspansif namun tetap menjaga asas kehati-hatian. Kemudian, pelonggaran moneter yang tak abai pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Selama ini, Indonesia dianggap cukup baik menjaga ekonomi makro. "Tapi kalau bicara sektor riil maka itu yang kami lihat kelemahan utama Indonesia," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo saat seminar terkait Prospek Perekonomian Indonesia ke Depan: Dampak Paket Kebijakan Ekonomi, Jakarta, Kamis (6/10).

Penerbitan paket kebijakan ekonomi dinilai bisa menambal kelemahan tersebut. Pemerintah menjadikan terobosan tersebut sebagai senjata untuk menjaga daya beli masyarakat, membentuk iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif, dan meningkatkan daya saing.

Sejauh ini, sudah 13 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan. Kemungkinan besar bakal ada banyak lagi paket kebijakan ekonomi diterbitkan di masa mendatang.

Juda Agung, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, menilai saat ini menjadi momen tepat bagi pemerintah menerbitkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. Mengingat, Indonesia masih menyimpan bonus demografi.

"Mengapa reformasi perlu dilakukan sekarang ini? karena memang kesempatan emas dari bonus demografi ya memang sekarang-sekarang ini," katanya dalam kesempatan sama.

Menurutnya, Indonesia akan mengalami dependency ratio atau rasio kertegantungan antara penduduk usia nonproduktif dengan produktif pada 2025. Dengan kata lain, Indonesia bakal kehilangan bonus demografi dalam sepuluh tahun ke depan.

China menjadi model negara berhasil memanfaatkan bonus demografi. Kala dependency ratio masih rendah, Negeri Tirai Bambu itu sukses menggenjot pertumbuhan ekonominya hingga dua dijit.

"Maka itu, reformasi struktural ini sangat tidak bisa ditawar-tawar dalam windows sangat sempit ini. Karena kita akan kehilangan momentum itu dan bisa terjebak dalam middle income trap." katanya.

Juda juga menjadikan Korea Selatan sebagai contoh negara yang sukses keluar dari perangkap pendapatan menengah. Negeri Ginseng itu dinilai berani melakukan reformasi total atau wholesale reform.

"Karena memang deregulasi dan reformasi yang dilakukan itu semacam big bang kalau dalam literatur disebut dengan guillotine approach," katanya.

"Dalam satu tahun ada pemangkasan 50 persen regulasi yang memang mendistorsi. Indonesia barangkali belum secepat yang dilakukan korea Selatan."

Alih-alih melakukan reformasi total dengan menghilangkan semua distorsi, Indonesia lebih memilih fokus membongkar hambatan terbesar pertumbuhan ekonomi.

"Berdasarkan growth diagnostic di seluruh provinsi, Bank Indonesia menemukan the most binding constraint," katanya.

"Yaitu, infrastruktur energi, terutama listrik, sumber daya manusia (SDM), dan konektivitas. Tiga itulah yang menjadi hambatan utama yang kalau dihilangkan dapat memberikan efek terbesar dalam Perekonomian."

Berdasarkan simulasi, pembangunan infrastruktur listrik dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun, masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,26 persen dari baseline. Begitupun dengan pengembangan SDM (0,50 persen dan 0,25 persen) dan peningkatan konektivitas, terutama efisiensi pelabuhan (0,27 persen dan 0,17 persen)

Jika reformasi dijalankan pemerintah sesuai rencana. "Maka, skenario optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 6 persen pada 2020," kata Juda. "Kalau masih business as usual, ekonomi masih akan di bawah 5 persen."

Ekonom A. Prasetyantoko menilai, paket kebijakan ekonomi akan datang juga harus difokuskan pada pembenahan sejumlah sektor yang menurunkan daya saing Indonesia. Semisal, kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan penguasaan teknologi.

"Kalau kita mau bicara paket kebijakan ini mau diarahkan kemana? mungkin ke wilayah-wilayah ini. Pemerintah mesti lebih progresif meng-address berbagai persoalan yang masih ada di sana." (mdk/yud)