Tawar menawar nuklir Iran

Merdeka.com - Ketika kolom ini ditulis, sebuah perundingan hari kedua tengah berlangsung di Jenewa antara Iran dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Rusia, China, Prancis, Inggris plus Jerman) sehingga pertemuan tersebut dinamai "P5 + 1 Talks". Blok P5 + 1 dipimpin oleh Catherine Ashton, Foreign Policy Chief Uni Eropa, sedang delegasi Iran diketuai oleh Menlu Javad Zarif.

Itu adalah perundingan pertama sejak terpilihnya Hassan Rouhani yang dikenal moderat sebagai Presiden Iran. Masyarakat internasional dengan penuh minat mengikuti dan bertanya-tanya akankah perundingan yang berlangsung 15-16 Oktober itu dapat mengakhiri kebuntuan isu nuklir Iran yang telah berjalan lama?

Perundingan itu tak pelak adalah muara diplomasi moderat dan non-konfontasional Hassan Rouhani yang merupakan antitesa dari gaya kontroversial Ahmadinejad. Dalam kunjungan ke Sidang Umum PBB bulan September lalu, pendekatan diplomasi Rouhani telah meningkatkan harapan Barat untuk dapat menyingkirkan ganjalan atas perundingan nuklir Iran.

Rouhani juga berhasil mengadakan pembicaraan 15 menit per telepon dengan Presiden AS Barack Obama dan mendukung pertemuan Menlu Javad Zarif dengan Menlu AS John Kerry. Meski gerakan Rouhani itu disambut baik di Barat, langkah itu dicurigai Israel sebagai "ofensif senyum dan tebar pesona Rouhani yang direkayasa oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei."

Minimnya rasa saling percaya memang menjadi persoalan krusial di sini. Ketua Parlemen Iran; Ali Larijani yang dikenal dekat dengan Ali Khamenei menyatakan bahwa Iran sangat serius untuk menyelesaikan sengketa atas program nuklirnya, bahkan Rouhani menegaskan bahwa senjata nuklir tidak ada tempat dalam kebijakan keamanan Iran.

Sementara Israel dan Barat meragukan transparansi dan kejujuran Iran dalam hal pengayaan uranium dan plutoniumnya yang dinilai mengarah pada pembuatan senjata, bukan semata-mata untuk program energi.

Bagaimana kira-kira perundingan di Jenewa itu berlangsung? Tawar menawar apa yang mungkin terjadi? Sanksi perdagangan yang dijatuhkan AS dan Uni Eropa seperti pengeluaran Iran dari SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) atau pembiayaan antar-bank telah memaksa Iran melakukan bisnis dengan mata uang negara mitra. Sebagai contoh jika Iran berdagang dengan India, Iran akan menerima uang Rupee yang akan digunakannya untuk membeli barang India.

Iran diperkirakan akan meminta akses transfer dana melalui SWIFT itu untuk mempermudah transaksi perdagangan selain meminta pelonggaran sanksi perdagangan di bidang petrokimia dan emas. Iran juga diduga akan meminta AS memudahkan akses Iran pada teknologi yang diperlukan untuk produksi minyak dan gas yang efisien, serta membolehkan Iran membangun jaringan pipa minyaknya ke Pakistan dan India.

Sebaliknya AS di dalam kelompok P5 + 1 diperkirakan akan meminta Iran memberikan transparansi penuh dalam hal kecepatan dan scope program pengayaan uranium, berapa cadangan uranium dan menuntut penutupan beberapa fasilitas nuklirnya.

Dalam hal ini, diperkirakan Iran akan bersedia memberikan transparansi yang signifikan termasuk inspeksi menyeluruh terhadap semua operasi nuklirnya, pengurangan jumlah material nuklir yang diproduksi bahkan penghentian beberapa ribu centrifuge. Namun nampaknya Iran akan enggan menyerahkan 20 persen uranium diperkaya (yang dicurigai Barat akan dijadikan senjata), kecuali Barat dapat memberikan materi serupa untuk fasilitas riset Iran.

Apapun hasil perundingan itu, meski AS telah menunjukkan itikad peringanan sanksi untuk membangun rasa saling percaya (confidence building measure), tampaknya pencabutan sanksi penuh atas Iran tak akan terjadi dalam waktu dekat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah telah berteriak mengingatkan sekutu Barat nya bahwa "akan menjadi kesalahan historis untuk meringankan sanksi ketika Iran sudah sangat dekat dengan penciptaan senjata nuklir" (CNN, 15/10).

Betapapun, Iran berhak atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Sengketa atasnya harus diselesaikan dengan perundingan damai. Karena isu nuklir Iran lebih bersifat teknis maka IAEA (International Atomic Energy Agency) merupakan forum yang tepat untuk dilakukannya pembahasan masalah nuklir Iran untuk solusi damai yang berkelanjutan.