Taat tapi sesat
Merdeka.com - Petaka bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu muncul pada Kamis malam, akhir Januari lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di sarang partai, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan.
Luthfi dituding terlibat kasus suap Rp 1 miliar dalam proyek impor daging sapi. Dari hasil penyidikan, KPK belakangan menyimpulkan dia juga dituding melakukan pencucian fulus.
Tidak sampai setengah hari, mobilisasi opini buat membersihkan nama partai sekaligus Luthfi sudah di terima di tangan semua kader di seantero tanah air, Jumat pagi. Pendiri Partai Keadilan sekaligus mantan anggota Majelis Syura PKS Yusuf Supendi, termasuk yang menerima pesan terusan itu dari seorang anggota Dewan Syariah partai di Aceh.
Doktrin itu menyebutkan Luthfi Hasan Ishaaq adalah mujahid terzalimi. "Mobilisasi itu lewat SMS (pesan pendek) atau pesan BlackBerry. Dari DPP langsung ke ketua DPW seluruh Indonesia, kemudian diteruskan hingga ke grup-grup pengajian," kata Yusuf saat ditemui merdeka.com Selasa pekan lalu di kediaman mertuanya, bilangan Tebet, Jakarta Selatan.
Cara ini terbukti ampuh. Bahkan, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Taufik Ridho mengklaim kasus menimpa Luthfi malah kian memperkuat persatuan kader. "Saya lihat tidak ada (gejolak). Di kampus-kampus juga nggak ada," ujar Taufik Ridho ditemui dua bulan lalu di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS.
Yusuf pun mengakui sebagian besar kader partai memang fanatik dan bahkan cenderung taklid. Justru sikap ini berbahaya dan keliru. "Kader PKS itu saleh tapi salah dalam memposisikan ketaatannya kepada pemimpin," tuturnya.
Dia mengakui betapa dahsyatnya kekuasaan sekaligus pengaruh Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin. Sampai-sampai tidak ada yang berani bantah kalau dia bicara dalam rapat.
Korban Hilmi antara lain Ketua Departemen Kewanitaan PKS Nursanita Nasution. Dia diberhentikan dari jabatannya setelah mendesak Hilmi soal uang dari Wiranto dalam musyawarah tiga lembaga tinggi di Jakarta. Ketika itu, Hilmi menjawab secara politis secara resmi partai belum pernah mendapatkan uang dari Wiranto. "Pertanyaannya, secara enggak resmi?" kata Yusuf ketika ditemui akhir Februari lalu di rumahnya, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Pada putaran pertama pemilihan presiden 2004, Hilmi mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Padahal, 70 persen anggota majelis syuro memutuskan menyokong pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo. Setelah kandidat ini takluk, Hilmi mengalihkan dukungan kepada duet Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla, di babak penentuan.
Karena dianggap melawan, Nursanita dilengserkan dari posisinya. "Yang memecat bukan dia, orang lain tapi disuruh dia," ujar Yusuf.
Kemudian Muhammad Haikal. Dia kehilangan posisinya sebagai anggota Dewan Syariah PKS Wilayah DKI Jakarta karena mengirim pesan pendek kepada Mahfudz Siddik, Fahri Hamzah, dan Andi Rahmat, anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk kasus Bank Century. Di antara isinya harus tetap konsisten membela dakwah, tidak perlu mengikuti arahan Lembang (Hilmi).
Ini menjadi faktor utama Yusuf keluar dari PKS. Menurut dia, aturan tidak lagi ditegakkan secara adil. "Aturan dalam PKS ditegakkan berdasarkan suka dan tidak suka," ucapnya. Dia menuding kader-kader partai percaya terlalu berlebihan terhadap Hilmi Aminuddin dan bahkan sudah mengarah ke pengkultusan.
Hingga tulisan ini dilansir, Hilmi belum bisa dimintai komentar. Telepon tidak dijawab dan pesan pendek tak dibalas.
Sungguh keblinger. Kan'an putra Nabi Nuh saja bisa sesat, apalagi cuma ustad.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaHakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudirman Said Yakin Empat Menteri Jokowi Penuhi Undangan MK soal Sengketa Pilpres
Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Resmi Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres, Optimis Menang Lawan Kubu 01 dan 03
Yusril mengatakan pihaknya saat ini hanya tinggal menunggu keputusan dari hakim.
Baca SelengkapnyaSenyum Eks Penyidik KPK saat Hadiri Sidang Putusan Gugatan Firli Bahuri
Sidang Putusan Gugatan Firli dipimpin oleh hakim tunggal Imelda Herawati telah membuka proses sidang.
Baca SelengkapnyaHakim MK Sentil Pengacara KPU karena Tak Pernah Bertanya: Enak Sekali Jadi Kuasa Hukum, Diam
Saldi meledek kuasa hukum KPU tidak pernah bertanya di persidangan.
Baca SelengkapnyaDilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaCerita Arsul Sani Usai Terpilih Jadi Hakim di MK: Banyak Teman PPP ke-GR-an
Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Baca Selengkapnya