Merdeka.com - Mencari kesempatan dalam kesulitan. Kalimat ini dirasa pantas diucapkan. Buat mereka suka memperkaya diri di tengah bencana. Memanfaatkan belas kasih para dermawan. Tiap bantuan justru dikumpulkan. Tak dibagikan kepada para korban.

Cara klasik dipakai. Ikut berpura-pura menjadi korban. Menyamar demi mendapatkan bantuan. Dari satu pos ke pos bantuan lain. Apa saja bisa didapat. Berupa makanan, pakaian hingga uang. Kejadian seperti itu kerap terjadi dalam berbagai bencana alam.

Sepanjang tahun 2018, Indonesia beberapa kali mendapat bencana. Tiga peristiwa terjadi jelang akhir tahun. Gempa bumi beruntun di Lombok, NTB. Lalu ada gempa, tsunami dan likuifaksi terjadi Palu, Sulawesi Selatan pada bulan September. Terakhir silent tsunami di wilayah Banteng pertengahan bulan Desember.

Berbagai bencana alam yang terjadi sontak menjadi perhatian publik. Semua orang ramai-ramai menyampaikan duka dan keprihatinannya. Di situ niat mencari kesempatan di bencana muncul. Di semua bencana Tanah Air. Mereka bahkan membuat pos pengumpulan bantuan dadakan tanpa izin RT, RW, perangkat pemerintah lainnya. Lokasinya jauh dari pengungsian. Berjanji pada dermawan akan menyalurkan bantuan kepada korban. Padahal tak semua disalurkan.

Tim merdeka.com melakukan pencarian atas informasi tersebut. Ada beberapa titik dicurigai. Salah satunya di sepanjang Jalan menuju Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kami mendapat kabar, adanya pos bodong di wilayah Cinangka hingga Carita. Pekan lalu, dua hari kami bolak-balik jalur tersebut.

Kami pun melakukan penelusuran di sepanjang jalur tersebut. Namun pos-pos yang dimaksud sudah tidak ada. Hanya menyisakan beberapa pos pengungsian warga yang rumahnya rusak gelombang tsunami.

Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Amstono membenarkan adanya informasi pengungsi dan pos bantuan bodong. Ada tiga titik dicurigai. Pos bantuan di wilayah itu menerima bantuan dari para donatur. Namun, diduga bantuan diterima tidak disampaikan kepada korban. Melainkan dinikmati sendiri.

Informasi itu lantas disampaikan di forum di posko utama. Sehingga Bupati, Kepala BPBD, Komandan Rayon Militer (Danramil) hingga para Camat mengetahui dan bekerja sama untuk menertibkan hal tersebut. Tujuannya untuk melakukan antisipasi di tiap wilayah.

Semua titik pos bodong dicurigai sudah ditindak. Sejumlah anggota kepolisian diutus untuk melakukan penyelidikan. Dilakukan pengintaian. "Kami juga melakukan interogasi kepada pos-pos yang dicurigai jadi pos bodong," kata Indra kepada merdeka.com dua pekan lalu.

Sulit bagi kepolisian membuktikan. Apalagi di tengah kondisi pascabencana seperti itu. Tidak ada penangkapan dilakukan. Beberapa orang dicurigai. Namun mereka selalu berkelit. Sambil menunjukkan bukti bahwa bantuan telah disalurkan kepada korban. Meski begitu pihaknya masih melakukan pengawasan.

Indra mengaku pascakejadian tsunami, banyak masyarakat belum mendapatkan bantuan. Sebab terhalang akses lokasi jauh dan rusak akibat tsunami. Salah satunya informasi minimnya bantuan ke Kecamatan Sumur, Pandeglang. Kabar itu kadung viral di sosial media. Para dermawan beramai-ramai menuju lokasi terdampak.

Akibatnya kendaraan menuju Sumur harus antre hingga 7 jam. Padahal biasanya untuk sampai ke lokasi sebelum bencana bisa ditempuh dalam waktu 2-3 jam dari Kecamatan Labuan. Akhirnya, para dermawan yang kehabisan logistik di perjalanan memutuskan untuk menitipkan bantuan kepada warga setempat membuka pos penerimaan bantuan. Berharap bisa disalurkan kepada warga Sumur terdampak.

Lokasi itu merupakan salah satu titik dicurigai kepolisian adanya pos bodong. Itu dikuatkan dari keluhan beberapa warga mengenai pos bantuan tersebut tidak amanah. Lalu informasi itu sampai kepada pihak berwajib. Dari kecurigaan itu, akhirnya pihak kepolisian melakukan pemantauan dan penyelidikan kepada beberapa orang diduga melakukan penggelapan.

Sebagai langkah pencegahan, kepolisian melakukan tindakan persuasif. Mereka meminta tiap pos dipastikan menyalurkan bantuan kepada pihak berhak menerima. "Mungkin karena adanya imbauan itu sehingga yang tadinya ada lalu berhenti," ucapnya.

Bupati Pandeglang, Irna Nurlita, mengakui adanya kabar pengungsi dan pos penerima bantuan bodong. Sebagai penanggung jawab masa tanggap darurat, itu sudah disampaikan kepolisian. Tak hanya itu, dia juga melihat sebaran bantuan tidak merata. Sebagian warga kelebihan. Namun, banyak pula kekurangan bantuan.

"Di satu sisi ada bencana, satu sisi juga karunia buat masyarakat kami. Kami tidak perlu fokus memikirkan ke sana, itu rezeki warga saya," kata Irna kepada saat ditemui merdeka.com di posko utama, Gedung PGRI Kecamatan Labuan, Pandeglang kepada merdeka.com.

Pengungsi tsunami selat sunda di wilayahnya terbagi menjadi tiga kelas. Pertama, pengungsi terdampak gelombang tsunami. Mereka adalah para penyintas dengan kondisi rumah hancur atau rusak akibat tsunami.

korban tsunami Banten ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Kedua, warga mengungsi akibat adanya peringatan radius aman dari BMKG sejauh 500 meter hingga 1 kilometer dari bibir pantai. Terakhir, pengungsi bodong memanfaatkan momen untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma. Padahal mereka tidak terdampak sama sekali.

Biasanya pengungsi bodong ini mencari bantuan dari pos satu ke pos lainnya. Padahal, bantuan disalurkan pos utama milik pemerintah telah disalurkan lewat tiap Camat. Nantinya, para kepala desa tinggal mengambil bantuan di Kecamatan. Peran RT dan RW di sini penting. Mereka membagikan kepada warga terdampak. Sehingga para pengungsi tidak perlu mencari bantuan dari satu pos ke pos lain.

"Mereka ini (pengungsi bodong) berhamburan. Datang ke posko di Desa ambil bantuan dan di tumpuk barangnya di rumah. Lalu besok masuk lagi ke posko kecamatan, minta ke camat, tumpuk lagi. Nah yang kaya gini yang harus ditertibkan," cerita Irna.

Warga Jadi Pengemis

Menurut Politisi PPP ini, tidak banyak dermawan datang memberikan bantuan langsung kepada pengungsi. Tiap bantuan diserahkan kepada pos penerima bantuan dibuat warga. Memang tidak ada aturan khusus dalam mendirikan pos penerima bantuan. Namun sebaiknya pos penerima bantuan tersebut berkoordinasi dengan perangkat pemerintah setempat. Ini untuk meminimalisir adanya konflik sosial di masyarakat akan jumlah bantuan diterima warga.

Tak hanya itu, Irna juga dihadapkan dengan warganya menjadi pengemis. Minta bantuan di jalan. Hatinya pedih saat melihat ada anak kecil ikut mengemis di pinggir jalan. Sementara orang tua mereka mengawasi dari jarak jauh. Dia saksikan langsung saat menemani Menteri BUMN Rini M Soemarno meninjau lokasi terdampak tsunami di Kecamatan Sumur.

"Tangannya diajarin minta di pinggir jalan, bapaknya liatin dari jauh. Itu kan memalukan. Budaya malu harus tetap dijaga," ungkap Irna.

Dia sadar itu dampak dari musibah terjadi. Namun dia tak sampai hati membiarkan warganya mengemis. Sementara para dermawan tak henti-hentinya datang memberikan bantuan.

Bersamaan dengan informasi pos bodong, dia meminta tim untuk menertibkan. Dalam beberapa hari, dia mendapat laporan pengungsi bodong, pos penerima bantuan bodong hingga warga mengemis telah ditertibkan. Lewat pendekatan persuasif mereka diminta untuk tidak melakukan itu. Alhasil, sepanjang keliling wilayah Pandeglang kami tidak menemukan adanya pos bodong maupun warga mengemis di pinggir jalan.

Pascatsunami Selat Sunda, Pemkab Pandeglang mencairkan dana APBD sebanyak Rp 699 juta untuk penanggulangan bencana. Dana itu berasal dari anggaran tak terduga dengan jumlah sama. Dia menyadari, uang itu tak cukup untuk menjamin kehidupan warga terdampak. Maka itu, pihaknya bersurat kepada Pemprov Banten untuk meminta bantuan.

Tak hanya ke Pemprov Banten, surat permohonan bantuan juga dikirim ke sejumlah kementerian. Gayung bersambut. Bantuan datang. Memberikan bantuan sesuai dengan kapasitasnya. Pemprov Banten mengambil alih pemulihan rumah rusak ringan. Jumlahnya mencapai 457 rumah terdampak rusak ringan.

Kategori rumah rusak ringan adalah rumah warga yang hanya bagian tertentu yang rusak. Misalnya, atap rumah, dapur, teras dan sebagainya rusak. Jumlah uang yang diberikan pun bervariasi sesuai dengan seberapa parah rumah warga yang rusak. Nilainya maksimal berkisar Rp 15-20 juta.

"Saat ini kami sudah membuat tim untuk melakukan survei ke 457 rumah yang rusak ringan. Nantinya untuk rumah rusak ringan akan dibantu Pemprov Banten," kata Irna.

Bantuan lintas provinsi dan kabupaten terus berdatangan. Misalnya bantuan dari Pemprov Jabar senilai Rp 1 miliar. Belum lagi dari beberapa kabupaten/kota juga menyumbang dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemkab Karawang memberikan bantuan dana sebanyak Rp 300 juta, Pemkot Surabaya Rp 200 juta dan masih banyak lainnya.

Tsunami Banten ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Irna menjelaskan, bantuan antar pemerintah ini langsung dimasukkan ke rekening kas daerah yang dikelola Sekretaris Daerah Pandeglang. Diperkirakan jumlah bantuan mencapai Rp 3 miliar. Jumlah itu masih terus bertambah. Masuk ke rekening kas daerah dan akan dimasukkan ke dalam APBD. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kemudian hari.

Sementara itu bantuan dana dari berbagai lembaga non pemerintah dipisahkan ke rekening berbeda. Hal ini dilakukan agar tidak campur aduk dan memudahkan pertanggungjawaban di kemudian hari. Jumlah bantuan diterima Pemkab Pandeglang akan disalurkan kepada warga terdampak dalam bentuk pembangunan. Seperti pembangunan hunian sementara, relokasi warga yang rumahnya hancur ke rumah susun hingga pembangunan infrastruktur.

Wajib Laporkan Bantuan

Terkait bantuan berupa uang, saat ini Pemkab Pandeglang tengah dalam proses pendataan. Disinggung nominal santunan yang bakal diterima, Sekda Kabupaten Pandeglang Ferry Hassanudin, mengatakan perlu urun rembuk dari berbagai pihak. Sebab berkaitan dengan jumlah dan masih menunggu hasil pengajuan ke beberapa kementerian.

"Saat ini dana yang ada digunakan lebih dulu untuk keperluan lebih mendesak seperti kontrakan untuk warga yang rumahnya rusak berat. Kami sudah meminta Camat untuk mencarikan rumah kontrakan, sementara menunggu pembangunan hunian sementara," kata Ferry menjelaskan.

Selain untuk sewa rumah warga, uang terkumpul juga digunakan untuk berbagai keperluan mendesak lainnya. Ferry menyebut banyak proposal datang untuk meminta dana penanggulangan bencana. Namun, tak semua difasilitasi. Sebab pihaknya ingin alur permohonan dana sesuai dengan surat pertanggungjawaban.

Ferry memperkirakan dana bantuan yang diterima sampai masa tanggap darurat bencana sekitar Rp 1,8 triliun. Besarnya jumlah ini, tidak sedikit ini membuatnya harus berhati-hati dalam mengelola keluar masuknya uang. Bahkan sampai menggandeng BPKP untuk mengawal keluar masuknya dana bantuan.

Derasnya bantuan juga sulit diawasi. Pemkab Pandeglang tidak pernah mendapat laporan khusus secara tertulis dari para penyumbang di luar pemerintahan. Mereka hanya memberikan laporan secara lisan. Irna mengaku tak bisa melarang atau mengarahkan para dermawan untuk menyalurkan bantuan ke posko dibuat pemerintah.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 29 ayat 2 disebutkan, lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan. Hal ini dapat diartikan bahwa lembaga usaha memberikan bantuan kepada warga terdampak harus membuat laporan kepada pemerintah setempat.

Sejauh ini, tidak semua pihak melakukan laporan tersebut. Sehingga pemerintah juga kesulitan dalam mendata jumlah bantuan yang diterima secara keseluruhan. Ferry menyebutkan bantuan dari berbagai komunitas bisa disalurkan ke pemerintah atau warga langsung. Baik dalam bentuk barang maupun uang. Bantuan yang dilaporkan biasanya yang masuk ke pos pemerintah. Sementara bantuan disalurkan ke warga tidak dibuat laporan.

"Bantuan dari dermawan boleh dilaporkan kepada kami untuk dicatat. Tapi jika tidak dilaporkan juga tidak masalah, sepanjang itu langsung diberikan kepada masyarakat," ucap Ferry.