Merdeka.com - Penangkapan Edhy Prabowo bak petir di siang bolong. Mengagetkan semua lini pemerintahan dan koalisi. Kedekatan dekat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuat karirnya moncer. Baru setahun menjabat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy malah tergoda rayuan fulus lewat kebijakan ekspor benih lobster.

Posisi Edhy sementara digantikan Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan sebagai menteri KP Ad Interim. Sedangkan di Partai Gerindra posisi wakil ketua umum partai segera digantikan. Edhy pun mundur sebagai kader partai.

Dua posisi ditinggalkan bekas anak asuh Prabowo itu kini menunggu orang baru. Untuk posisi wakil ketua umum Partai Gerindra sedang dalam tahap pembahasan. Sementara pengganti sebagai menteri, sudah ada beberapa nama bermunculan belakangan ini. Utamanya dari Gerindra.

Nama-nama seperti Sandiaga Uno, Sufmi Dasco, Fadil Zon, dan Ahmad Muzani dikabarkan segera menggantikan posisi Edhy. Dari empat nama tersebut memang dikenal sebagai orang dekat dari Prabowo Subianto. Berkaca pada penunjukkan Edhy kala itu menjadi menteri KKP, semua punya peluang sama.

Kabar di internal Partai Gerindra, nama Sufmi Dasco paling kuat untuk menggantikan posisi Edhy sebagai menteri. Ini dikarenakan kedekatan dengan Prabowo Subianto selama ini. Apalagi Sufmi Dasco merupakan salah satu pendiri Partai Gerindra.

Sufmi enggan menjawab tegas terkait namanya dikabarkan menggantikan posisi Edhy di kabinet. Menurut dia, sejauh ini memang belum ada komunikasi intensif antara Presiden Joko Widodo dengan Partai Gerindra soal pengganti Edhy di kabinet. Semua pilihan pun diserahkan kepada presiden.

"Ya apresiasi terhadap publik yang menilai kader Gerindra layak duduk di situ (posisi menteri)," ungkap Dasco kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Pada 2007, Dasco bersama tokoh lainnya seperti Hasyim Djojohadikusumo, Fadli Zon, Ahmad Muzani, dan Muchdi PR menggagas sebuah partai ini. Singkat cerita pada 6 Februari 2008 Partai Gerindra resmi dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Sufmi Dasco saat itu dipercaya menjadi pimpinan Gerindra. Pada kepengurusan periode 2015-2020, Dasco menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Dalam membangun partai ini, nama Sufmi Dasco memang belum cemerlang seperti Fadli Zon maupun Ahmad Muzani. Namun, pada Pilpres 2019, nama Sufmi Dasco menjadi perbincangan masyarakat. Dia menjadi aktor di balik kemesraan Prabowo dan Jokowi usai setelah Prabowo-Sandi kalah.

Sufmi Dasco saat itu bersama Budi Gunawan diam-diam merancang rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Alhasil, kedua tokoh itu pun bertemu di MRT Jakarta. Berkat hal ini, masyarakat yang tadinya pecah belah menjadi menyatu kembali. Berkat Sufmi Dasco, Gerindra pun diajak masuk kabinet dan mendapat jatah dua kursi menteri. Prabowo pun bersedia menjadi Menhan di kabinet Jokowi.

Tak hanya itu, Sufmi Dasco juga disebut sebagai orang yang merancang pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar, Jakarta. Atas keberhasilan nya, pada periode 2019-2024, Sufmi Dasco menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI mewakili Fraksi Partai Gerindra.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, melihat pengganti Edhy memang masih orang-orang di lingkaran orang terdekat Prabowo Subianto. Bahkan orang pengganti ini tentunya juga bisa dekat dengan Jokowi. Sosok pengganti Edhy di pemerintahan juga perlu memiliki nama besar di internal partai. Sehingga bisa mewakili Gerindra secara penuh.

"Posisinya harus berada dalam posisi yang mewakili entitas Gerindra," kata Muradi kepada merdeka.com.

Terkait posisi Menteri KKP, Muradi berkeyakinan besar Jokowi tak akan kembali menaruh kader Gerindra. Keputusan itu tentu tengah menjadi perhitungan matang presiden agar tidak ada masalah kembali timbul. Sehingga ada kemungkinan terjadinya pergantian pergeseran.

"Misalnya Pak Sufmi Dasco diambil (menjadi menteri). Dia mungkin tidak duduk di situ (KKP). Di tempat yang lain. Jadi memang polanya presiden tidak akan menaruh partai yang sama di situ. Bisa jadi diisi oleh partai tapi bukan dari Gerindra. Digeser saja," kata Muradi .

Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno melihat saat ini presiden memiliki tiga opsi. Pertama tetap memberikan Gerindra, kedua memberikan kepada profesional, dan atau justru ke partai koalisi lain. "Tapi tidak mengurangi jatah kursi Gerindra, ada dua ya kan," katanya kepada merdeka.com, pekan lalu.

Adi berkeyakinan bahwa jatah menteri dari gerindra tetap sama. Sebab, bila tidak akan memberikan dampak kurang baik ke depannya dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sehingga diperkirakan menteri KKP justru diberikan partai koalisi lainnya maupun dari kalangan profesional. Asalkan jatah kursi Gerindra tidak berkurang.

Dalam mencari pengganti Edhy, Adi menambahkan, ada kemungkinan momen ini dipakai Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. "Semacam kado terindah di akhir tahun, kebetulan momentumnya ada korupsi di KKP. Jadi menteri yang di marahin di keluhkan udah ganti aja," ujar Adi.

Penangkapan Edhy atas kasus Ekspor benih lobster tentu membuat luka besar bagi Partai Gerindra. Edhy yang merupakan Politisi Gerindra ini ditetapkan tersangka bersama Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Kala itu, Edhy bersama beberapa orang lainnya baru saja menyelesaikan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Selasa 24 November, sekira pukul pukul 23.18 WIB. Begitu turun dari pesawat, para petugas KPK menghampiri Edhy dan langsung membawanya ke Gedung Merah Putih, Kuning, Jakarta Selatan.

Penangkapan Edhy yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat geger. Edhy diduga menerima suap Rp3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor benih lobster. Uang Rp3,4 miliar itu diterima Edhy dari pemegang PT Aero Citra Kargo Amri dan Ahmad Bahtiar melalui Ainul Faqih, staf istri Edhy. Uang miliaran itu sebagian telah dibelanjakan membeli barang-barang mewah.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan kronologi terungkapnya kasus suap pemberian izin ekspor benih lobster. KPK, jelas dia, menerima informasi adanya dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November sampai 23 November 2020. "KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung negara sebagai kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sebagai barang di luar wilayah Indonesia," ungkapnya saat jumpa pers di Gedung KPK, Kamis (26/11) dini hari.

Selanjutnya pada Selasa 24 November 2020 dan KPK bergerak dan menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Depok dan Bekasi untuk Menindaklanjuti adanya informasi dimaksud pada sekitar pukul 00.30 tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi.