Merdeka.com - Porsi kabinet partai politik sudah dikunci. Hanya 45 persen dijatah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sisanya berasal dari non partai. Sejumlah nama politikus tinggal menunggu pengumuman.

Partai PDIP mendapat prioritas. Jokowi bahkan memastikan jumlahnya paling banyak. Jawaban itu sekaligus menjawab ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat partainya menggelar kongres di Bali.

Ucapan itu mulai terlihat. Politikus PDIP Adian Napitupulu bahkan diundang Jokowi diam-diam di Istana, Rabu pekan lalu. Dia datang sekitar pukul 10 pagi. Dalam pertemuan, Jokowi dikabarkan menawarkan posisi menteri kepada mantan aktivis 98 itu.

Anggota DPR komisi VII ini tidak menampik melakukan pertemuan dengan Jokowi. Sayangnya Adian enggan membocorkan perihal isi pertemuan. Termasuk ketika disinggung mengenai tawaran sebagai menteri. Dia masih berkelit. "Tolong dong jangan dong, ampun," ujar Adian, Jumat pekan lalu.

Jauh sebelum pertemuan, Jokowi memberi kode akan ada menteri dari mantan aktivis. Itu diucapkan ketika halalbihalal dengan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, 16 Juni 2019. Nama Adian paling keras diteriakan para peserta hari itu.

Adian Napitupulu dan Presiden Jokowi ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Selama ini Jokowi melihat belum ada mantan aktivis menjabat menteri. Padahal banyak di antara mereka sudah menjabat anggota DPR sampai kepala daerah. Sinyal itu seolah mengarah pada Adian. Sayangnya Jokowi enggan mengungkapkan. "Saya tidak mau menyebut nama dulu," kata Jokowi di hadapan para mantan aktivis ketika itu.

Bisik-bisik di partai koalisi, Jokowi sudah bulat memberi tiga jatah kursi menteri bagi Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kabarnya akan dipertahankan menjabat menteri perindustrian. Ada pula nama Agus Gumiwang dan Satya Wira Yudha.

Posisi Agus Gumiwang kemungkinan juga dipertahankan. Dia selama ini menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah yang kini sebagai gubernur Jawa Timur.

Internal koalisi justru menyoroti nama Satya Wira Yudha. Anggota DPR komisi VII ini kemungkinan menduduki posisi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Satya bakal menggantikan posisi Ignasius Jonan.

Menurut sumber merdeka.com di lingkaran koalisi, Jonan tidak banyak memberi kontribusi selama Pilpres 2019. Berbeda seperti dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Apalagi dalam sidang kabinet pada Rabu, 24 Juli 2019, Jokowi menegur menteri Jonan. Presiden menyebut dua bulan belakangan kebijakan Kementerian ESDM tidak direspon baik investor lantaran menghambat investasi.

Satya Wira Yudha sebenarnya bukan nama baru. Dia sempat masuk kandidat sebagai menteri ESDM pengganti Arcandra Tahar tahun 2016 lalu. Ketika itu Arcandra disinyalir memiliki dwi kewarganegaraan. Politikus Golkar Misbakhun ketika itu bahkan menyebut kolega di partai beringin ini sebagai calon kuat.

Terkait desas-desus sebagai calon menteri ESDM di periode kedua Jokowi, Satya belum menjawab pengajuan wawancara kami. Pesan melalui aplikasi pesan singkat tidak ditanggapi. Sementara beberapa kali dari aplikasi itu Satya terlihat sedang aktif.

Sedangkan Airlangga meminta publik menunggu keputusan presiden terkait nama menteri. Dia enggan menanggapi soal bocoran nama kader Partai Golkar yang beredar. "Kita tunggu saja," kata Airlangga, Jumat pekan lalu.

Politikus Partai Golkar Satya Wira Yudha ©www.satyayudha.com

Dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin nanti, kabarnya juga diisi politikus non koalisi. Partai Gerindra menjadi kandidat kuat. Di balik pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto, membuat hubungan mereka semakin dekat. Termasuk hingga kursi kabinet.

Konsep perekonomian dan pembangunan menjadi fokus Prabowo. Bahkan dia sudah bertukar pikiran dengan Jokowi. Visi itu juga kembali disampaikan ketika elit Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi kediamannya di Jalan Kertanegara, Kamis pekan lalu. Hadir ketika itu Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen PP Arsul Sani. Semua konsep itu nantinya disampaikan kepada Jokowi.

Usai pertemuan itu, nama Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mencuat. Lingkaran koalisi pendukung Jokowi menyebut nantinya Edhy bakal menempati posisi menteri pertanian. Dengan latar belakang sebagai ketua komisi IV DPR, kemampuan itu dianggap layak.

Bukan hanya layak secara kemampuan. Sejauh ini Edhy dirasa lebih memiliki etika politik kepada lawan politik. Di dalam internal Partai Gerindra, informasi tentang Edhy masuk calon kuat menteri juga sudah santer. Meski begitu, mereka masih menunggu keputusan Prabowo.

Edhy Prabowo mengaku belum ada pembahasan detil mengenal Partai Gerindra akan bergabung mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Semua masih menunggu keputusan Prabowo. Apalagi sebagai orang dekat, dia mengaku sangat patuh terhadap apapun keputusan atasannya tersebut.

"Kami hanya tunduk dan patuh pada ketum kami. Kami diajarkan ikut apa yang diarahkan pimpinan," kata Edhy usai upacara 17 Agustus di kantor DPP Gerindra.

Terkait namanya masuk bursa calon menteri, Edhy menyebut belum ada pembahasan resmi soal menteri di internal Gerindra. Apalagi partainya tidak dalam posisi menentukan posisi menteri.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo ©2012 Merdeka.com

Meski begitu, Edhy tidak menutup kemungkinan adanya koalisi mendukung pemerintahan Jokowi ke depan. Sebab Partai Gerindra selalu siap diminta bantuannya bila diminta negara. Termasuk jika dirinya diperintahkan Prabowo menjalankan tugas sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf nanti.

"Kami apresiasi semua doa dan harapan, tapi kami yang paling penting di internal, bagaimana Pak Prabowo ketum kami. Kami siap laksanakan perintah beliau," tegas Edhy.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengaku keputusan partainya bakal diputuskan bulan September 2019. Pembahasan dalam bentuk mukernas itu juga membahas masa depan Gerindra. Termasuk bila menjadi koalisi pendukung Jokowi.

Partai Gerindra, kata dia, sebenarnya telah menyerahkan sepenuhnya keputusan soal arah politik kepada Prabowo Subianto. Namun, mantan Danjen Kopassus itu tetap mengajak diskusi kadernya terkait menentukan arah politik Gerindra. "Beliau selalu berdiskusi meminta pendapat, orang yang sangat demokratis dan negarawan," ucap Riza Patria menerangkan.

(mdk/ang)