Merdeka.com - Fakultas Kedokteran menjadi jurusan favorit di berbagai kampus perguruan tinggi negeri. Dengan daya tampung mulai 20 sampai 110 mahasiswa setiap kampus per tahun, persaingan ketat harus dihadapi sejak awal. Tak hanya pintar, menjadi mahasiswa kedokteran harus didukung kemampuan finansial.

Data Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) dari tahun-ke tahun, peminat jurusan kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit terus bertambah. SBMPTN adalah salah satu jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang menggunakan metode tes atau ujian tulis berbasis komputer. Selain SBMPTN, peserta juga dapat mengikuti ujian mandiri yang diselenggarakan masing-masing PTN.

Dari 86 PTN yang ikut SBMPTN 2022, hanya 39 kampus yang memiliki fakultas kedokteran dengan total daya tampung 2.324 mahasiswa. Dikutip dari ltmpt.ac.id, pada SBMPTN 2021, peminat jurusan kedokteran mencapai 63.297 orang. Dengan asumsi jumlah daya tampung tidak berubah, persaingan menjadi mahasiswa kedokteran di 39 kampus negeri rata-rata 1:27.

Meski begitu, perbandingan itu tidak sama karena di beberapa kampus favorit, persaingannya bisa lebih tinggi. Universitas Gadjah Mada menjadi yang paling ketat persaingannya. Pada SBMPTN 2021, ada 3.666 peminat jurusan kedokteran dengan daya tampung 53. Perbandingannya 1:70. Kemudian di Universitas Indonesia, ada 2.750 peminat dengan daya tampung 54. Perbandingannya mencapai 1:50.

Sedangkan perbandingan peminat jurusan kedokteran yang paling rendah berdasarkan SBMPTN 2021 tercatat di Universitas Khairun, Maluku Utara dengan 241 orang dengan daya tampung 20. Perbandingannya 1:12. Kemudian Universitas Negeri Gorontalo dengan 343 peminat dengan kapasitas 20. Perbandingannya 1:17.

Termurah hingga Termahal

Tingginya peminat jurusan kedokteran di perguruan tinggi negeri (PTN) selain karena kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendukung, banyak didasarkan pada alasan biaya kuliah yang lebih terjangkau. PTN membagi pilihan uang kuliah tunggal (UKT) dalam beberapa golongan. Dari yang termurah hingga yang termahal.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya menjelaskan, ada tujuh golongan UKT di berbagai PTN mulai Rp500.000-Rp 35.000.000. Demikian juga untuk uang pangkal, sekitar Rp80 juta-Rp100juta untuk pendidikan spesialis. Di beberapa kampus juga meniadakan uang pangkal.

Arianti menjelaskan, mahalnya uang kuliah jurusan kedokteran di beberapa kampus negeri karena beberapa Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) tidak mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah.

"Sehingga perlu anggaran tambahan untuk biaya operasional seperti lab skill, cadaver, peralatan untuk laboratorium, biaya maintenance, buku-buku referensi, peralatan dasar yang dimiliki dokter, honor dosen, dan lain-lain," jelasnya ketika dihubungi merdeka.com pekan lalu.

Besaran UKT yang ditetapkan masing-masing PTN baik itu yang berstatus PNBP maupun BLU sudah direview dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Penyebab mahalnya biaya pendidikan kedokteran di kampus swasta karena PTS tidak mendapat subsidi dari pemerintah serta biaya operasional yang tinggi. Aianti menyebut, biaya masuk kedokteran di PTS saat ini antara Rp300.000.000 hingga Rp1 miliar.

Menanggapi keprihatinan PB IDI yang menyebut biaya pendidikan kedokteran menjadi mahal karena diserahkan ke mekanisme pasar, Arianti menyebut anggaran tiap fakultas kedokteran berbeda-beda sesuai dengan SK rektor. Untuk itu diperlukan kolaborasi untuk menyusun regulasi diperlukan dengan Kemendikbudristek dan Asosiasi institusi pendidikan serta Kementerian Keuangan.

Sejak tahun 2008 Kemenkes telah memberikan bantuan pendidikan kedokteran untuk mendekatkan akses pendidikan agar semua orang punyai peluang untuk melanjutkan pendidikan. Bantuan yang diberikan melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis, program partial funding dokter spesialis, PPDS/PPDGS Papua dan Papua Barat serta melakukan percepatan melalui program bantuan pendidikan afirmasi dokter

"Afirmasi bantuan pendidikan bagi dokter direncanakan tahun 2022 ini akan mulai dilaksanakan," kata Arianti.

Intervensi Pemerintah

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menjelaskan, lembaganya sejak tahun 2013 telah memberikan dukungan beasiswa untuk melanjutkan studi di jenjang magister dan doktor di berbagai perguruan tinggi terkemuka baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Bidang studi kedokteran dan kesehatan masyarakat sudah menjadi program studi tujuan beasiswa LPDP sejak awal. Secara khusus, LPDP juga memberikan beasiswa untuk mendanai Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Mengingat jumlah dokter spesialis masih terbatas sementara kebutuhan dokter spesialis terus meningkat sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah dalam menambah jumlah dokter spesialis," kata Andin.

Data LPDP, sejak 2013, total ada 807 dokter yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya pada jenjang magister dan doktor baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika dirata-ratakan, LPDP memberikan beasiswa kepada 90 dokter tiap tahun selama 9 tahun terakhir.

"Di luar jumlah tersebut, LPDP telah juga memberikan beasiswa PPDS dari tahun 2014 hingga 2020 kepada 595 dokter spesialis," imbuhnya.

Khusus untuk daerah Papua, LPDP menyelenggarakan program Beasiswa Daerah Afirmasi dan Beasiswa Putra Putri Papua. Tujuannya meningkatkan pendidikan dokter di daerah tertinggal dan daerah Indonesia timur.

Sejak tahun 2021, LPDP juga telah bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek untuk mendanai program kolaborasi termasuk di dalamnya program beasiswa bagi jenjang sarjana. Program ini memberikan bantuan pendanaan dan kesempatan kepada masyarakat umum untuk menjadi dokter dan memenuhi kebutuhan dokter nasional.

"Bahkan, mulai tahun 2022 kerja sama ini telah diperluas dengan Kementerian Agama untuk menjangkau lulusan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan," jelas Andin.

Khusus untuk program dokter spesialis, mulai tahun 2022, LPDP secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan prioritas pendidikan dari setiap daerah agar lulusan dokter spesialis dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan di daerah.

"Selain itu, beasiswa dokter spesialis LPDP juga akan melengkapi beasiswa Kementerian Kesehatan sehingga akan memberikan lebih banyak kesempatan kepada para dokter untuk mendapatkan beasiswa dokter spesialis," ujar Andin.