Menanti kebangkitan Partai Kaum Buruh

Merdeka.com - 1 Mei (May Day) diperingati sebagai hari buruh sedunia. Di Indonesia, Hari Buruh selalu diwarnai dengan aksi turun ke jalan. Ribuan buruh berdemo di berbagai tempat salah satunya depan Istana Merdeka. Aksi itu bertujuan untuk menyuarakan aspirasi menuntut kesejahteraan.

Namun meski ramai-ramai turun ke jalan setiap tahunnya, buruh di Indonesia tak mampu bersatu dalam satu partai yang solid. Partai Buruh yang didirikan pada tahun 1999 oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) gagal dalam pemilu 2014.

Sekretaris DPD DKI Partai Buruh, Agus Supriyadi menuturkan saat ini pihaknya tengah menunggu kesediaan para buruh yang tergabung dalam serikat lain untuk membangkitkan kembali Partai Buruh. Menurutnya, pengurus tidak akan pernah mampu menjalankan Partai Buruh lantaran butuh massa dan biaya. Dengan begitu agar partai hidup kembali buruh mesti bersatu untuk kepentingan bersama.

Jika seluruh buruh bersatu bakal dipastikan partai bisa mengikuti pemilu 2019. Perbedaan persepsi antar serikat yang menjadi kendala para buruh bersatu dalam partai. Padahal kendaraan politik sangat penting untuk mewujudkan visi misi serikat buruh.

"Persamaan persepsi belum sama, dan memang harus ada serikat buruh yang mau menyatukan itu. Karena orang-orang serikat itu berpolitik jadi sulit bersatu," kata Agus berbincang dengan merdeka.com, Kamis (27/4) lalu.

Demo buruh di Istana Merdeka ©2016 merdeka.com/imam buhori

Saat ini SBSI sedang berupaya menyatukan persepsi antar serikat buruh untuk menghidupkan lagi partai. Menurut Agus yang juga menjabat sebagai sekretaris eksekutif LBH SBSI, buruh mesti bersatu dalam partai demi nasib yang lebih baik. Jika partai buruh bisa lolos pemilu maka akan ada yang duduk di DPR RI. Dengan demikian aspirasi-aspirasi buruh terwakili dengan mudah.

SBSI pernah melakukan pertemuan dengan serikat buruh lain membicarakan nasib partai. Akan tetapi belum ada kesepakatan untuk kembali membangkitkan partai.

Agus menunggu hingga bulan Juni 2017 kesepakatan tersebut. Bila masih belum ada kejelasan terpaksa Partai Buruh vakum untuk pesta demokrasi 2019 sampai menunggu kembali pemilu tahun 2024 mendatang. Kendati tidak aktif, namun tidak mematikan badan hukum partai buruh.

Tapi hal itu tak lantas membuat SBSI diam lantaran politik sangat penting bagi nasib buruh. Mereka kemudian mendekat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jika partai buruh tetap tidak jalan. Kata Agus, dibanding serikat lain SBSI lebih maju terkait masalah politik. SBSI memilih merapat ke PDIP karena pendiri organisasi itu merupakan orang-orang partai tersebut, yakni Suko Waluyo, Sabam Sirait dan Rahmawati Soekarnoputri. Organisasi yang memiliki 200 ribu anggota itu tak akan mendekat dengan partai lain selain PDIP.

Agus memastikan meski tidak aktif tapi kepengurusan partai di 34 provinsi masih lengkap. Dia pun mengajak buruh agar mendengungkan kembali slogan buruh 'bersatu pasti menang'. Dengan mengingat slogan itu, Agus berharap para buruh tergugah.

Di Inggris partai buruh didirikan oleh serikat buruh. Partai Buruh di negara tersebut maju lantaran serikat buruh bersatu. Seluruh anggaran partai didanai oleh serikat buruh. Namun sayang serikat buruh di Indonesia belum bisa bersatu seperti itu.

Ketua umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan menuturkan, kandasnya partai tersebut karena terganjal oleh dana. Dia memastikan untuk pemilu tahun 2019 tidak akan ada partai buruh.

Menurut dia idealnya dalam suatu negara mempunyai partai buruh. Namun lantaran para anggota tidak punya biaya maka partai buruh di Indonesia 'istirahat'. Kata Muchtar, berpolitik di Indonesia ditentukan dengan uang.

Dia mencontohkan ketika masa kampanye hanya anggota saja yang berusaha. Partai buruh saat itu tidak mampu iklan di media-media khususnya televisi. Mirisnya saat kampanye ke luar kota hanya bisa memakai pesawat reguler sehingga jadwal penerbangan sempat terganggu.

"Pernah mengalami delay, sehingga tidak terjadi kampanye," kata Muchtar kepada merdeka.com, Sabtu (29/4).

Selain itu harus menjaga suara. Lantaran tidak ada biaya untuk menjaga suara akhirnya suara bisa mudah dipindahkan oleh orang-orang KPU.

Muchtar juga mengungkapkan bahwa awal pendirian partai tidak semua buruh setuju. 1,7 juta anggota dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang antusias mendirikan partai buruh. Selain itu, anggota lain belum mempunyai keinginan untuk berpolitik.

Meski vakum, tapi anggota masih memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali. "Yang dibutuhkan itu ada tokoh yg menjadi pendana. Tidak ada pendana ya berat," ujarnya.

demo buruh di istana ©2016 merdeka.com/arie basuki

Sementara itu Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhamad Rusdi menuturkan, ada beberapa faktor partai buruh di Indonesia tidak berkembang. Pertama, partai buruh tidak dibentuk oleh buruh secara bersama-sama. Hanya sekelompok elemen buruh yang menginisiasi partai tersebut. Sehingga lahir bukan dari kesepakatan bersama yang pada akhirnya tidak maju. Dengan kata lain Partai Buruh belum mendapat dukungan dari buruh secara maksimal.

"Problem keduanya kenapa partai buruh tidak berkembang karena buruh dapat stigma negatif dari negara, masyarakat kalau buruh itu sosialis," ujar Rusdi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (28/4).

Padahal buruh tergabung dalam partai sangat penting karena berbagai regulasi tentang ketenagakerjaan mau pun kesejahteraan diputuskan melalui kebijakan politik di DPR RI. Jika buruh tidak punya wakil di legislatif perjuangan mereka jadi kurang maksimal.

Namun komunikasi selama dua tahun berjalan antara buruh dan Partai Buruh belum menemukan kata sepakat untuk kembali membangun partai. Ini masih perlu menguatkan kesadaran politik di internal buruh yang masih lemah.

Saat ini ada sekitar 125 juta buruh di Indonesia. Dengan rincian 50 juta pekerja formal dan 75 juta pekerja informal. Sedangkan jumlah serikat terdiri dari sekitar 12 konfederasi dan 105 federasi. Tapi jumlah federasi yang aktif hanya sedikit.

Dalam perayaan May Day hari ini, seluruh buruh di Indonesia bakal turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Sekitar 100 ribu buruh dari KSPI akan menggeruduk Istana Negara. Mereka datang dari Banten, Tangerang, Serang, Cilegon, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Subang. Dalam aksi itu mereka akan menuntut beberapa hal yakni; penghapusan sistem outsourcing dan pemagangan. Karena saat ini outsourcing tidak jelas, padahal UU Permenaker 19 2012 outsourcing hanya boleh lima jenis pekerjaan saja.

Terkait pemagangan, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaunching, pemagangan menjadi masif dilakukan perusahaan. Mereka bekerja kontrak satu tahun dan jumlahnya diperbolehkan 30 persen dari jumlah pekerja. Sistem ini dianggap merugikan para pekerja.

Demo buruh di Istana ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Kedua mereka meminta Menaker merevisi Permenaker 36 tahun 2013, mengenai jaminan sosial. Buruh minta program jaminan kesehatan yang saat ini diselenggarakan BPJS untuk kesehatan digratiskan. Tuntutan ketiga adalah revisi PP 45 tahun 2015, soal jaminan pensiun. Jaminan pensiun untuk pekerja swasta hanya 15 persen sampai 45 persen. Itu dinilai sangat kecil.

"Berikutnya tolak upah murah. Buruh meminta Presiden Jokowi mencabut PP 78. Karena PP 78 ini membatasi upah minum hanya berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di saat upah bermasalah," imbuhnya. (mdk/hhw)