Kremlin & penyiksaan aktivis orde baru

Merdeka.com - Siang itu Jalan Kramat VII, Jakarta Pusat nampak seperti hari-hari biasanya. Jelang jam makan siang, belasan karyawan mengenakan baju batik hilir mudik mencari santapan. Semua tampak semringah tanpa ada rasa ngeri atau takut.

Jalan Kramat VII ternyata menyimpan cerita gelap. Di ujung jalan ini dulunya merupakan tempat penyiksaan para aktivis era Orde Baru. Di zaman itu, jalan itu masih bernama Kramat V. Banyak aktivis menjuluki tempat itu 'Kremlin', yang merupakan akronim dari Kramat Lima.

Tempat dijuluki 'Kremlin' dulunya adalah tiga rumah di Jalan Kramat V, yakni nomor 14, 16, dan 18. Sebelum pecah Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965, tiga rumah itu adalah kantor Dewan Nasional Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kantor itu lantas diambil alih oleh militer dan disulap menjadi markas unit Pelaksana Khusus Kopkamtib (Laksus Kopkamtib), dibentuk oleh Soeharto pada 10 Oktober 1965. Dipimpin Ali Murtopo, organisasi itu bertugas 'menjaga' stabilitas politik Orde Baru. Pada 1988, Soeharto membubarkan Kopkamtib dan menggantinya dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas).

Dalam buku, Neraka Rezim Suharto, Misteri Tempat Penyiksaan Orde Baru' karya Margiyono dan Kurniawan Tri Yunanto, Kremlin menjadi salah satu tempat paling menakutkan di era Orde Baru. Banyak aktivis yang pernah merasakan pedihnya tempat ini, mulai dari yang dituduh terlibat G30S hingga para aktivis 1998.

Siksaan seperti setruman listrik, sundutan rokok, dan digebuki hingga babak belur selama 'interogasi' menjadi sarapan pegiat sosial politik diculik ke tempat itu. Biasanya dalam satu ruangan lebih dari satu tentara yang 'membina' mereka yang dianggap melenceng dari pakem stabilitas negara.

Jalan Kramat VII ©2017 Merdeka.com/hery w

Suwardi (75), warga Jalan Kramat VII bercerita dulunya tempat tersebut memang dijadikan tempat penyiksaan aktivis dan orang-orang yang diduga terlibat PKI. Namun dia mengaku tak tahu banyak karena baru tinggal di Kramat V (sekarang jadi Kramat VII) sejak 1980.

"Dulu memang di situ tempat penangkapan dan penyiksaan aktivis dan PKI," ujar Suwardi Senin (27/2) kemarin.

Kini lokasi penyiksaan itu bangunannya dinamai Griya Kramat VII. Itu tertera di gapuranya.

"Dulu di situ (seberang Gereja Eben Haezer) ada pos TNI. Di situ selalu dijaga anggota (TNI), jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana," ujar Suwardi.

Kini Jalan Kramat VII terlihat rapi dan mentereng. Di kanan kiiri jalan itu berdiri bangunan tinggi dan rumah-rumah mewah. Jauh dari kesan ngeri saat menyambanginya.

"Dulu copet, calo terminal sampai pejudi yang ditangkap dibawa ke sini. Mereka disuruh lari dari belakang (Griya Kramat VII) sampai Jalan Kramat Raya. Mereka disiksa fisik sebelum besoknya boleh pulang," ujar Suwardi.

Namun sayang, saat merdeka.com menyambangi Griya Kramat VII seorang pria tua beruban dengan gigi ompong sudah mencegat. Pria itu menanyakan maksud dan tujuan bertandang ke ujung Jalan Kramat VII itu.

"Kalau mau wawancara harus ada surat dari keterangan dan pengantar dari Kodam. Kalau enggak ada surat itu, bisa-bisa situ yang diwawancara," ujar pria yang tak mau disebutkan namanya itu.

Pria itu memang membenarkan bahwa Griya Kramat VII dulunya memang kantor SOBSI, tetapi sudah diambil alih oleh militer. "Dulu jadi kantor Intel Kodam Jaya. Kalau mau ke situ mau wawancara harus ada izin dulu dan minta surat permohonan. Enggak bisa datang langsung wawancara," ujar pria itu.

Jalan Kramat VII ©2017 Merdeka.com/hery w

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jakarta pernah menerbitkan ulasan 'Jakarta Kota Seribu Penjara'. Jakarta memang banyak tempat-tempat yang dijadikan penjara dan penyiksaan. Namun kini kebanyakan tempat kelam itu sudah berubah fungsi. Rumah tahanan Nirbaya Taman Mini Indonesia Indah misalnya, tempat yang pernah digunakan untuk menahan Hariman Siregar dan Rahman Tolleng usai Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 ini sudah lenyap.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap merupakan bekas sekolah pertanian milik Barisan Tani Indonesia. Tempat ini juga pernah digunakan untuk menyiksa anggota PKI. Rumah Tahanan Wanita Bukit Duri, dulunya adalah tempat penyiksaan anggota Gerakan Wanita Indonesia, tetapi kini telah menjadi pertokoan. Tidak banyak orang tahu bahwa banyak aktivis perempuan yang pernah disiksa di tempat itu.

Rumah Effendi Saleh, mantan aktivis Serikat Buruh Unilever, pada tahun 1960-an juga diambil tentara dan dijadikan tempat penyiksaan. Sekarang rumah itu sudah dibeli oleh Rumah Sakit Saint Carolus Jakarta.

Salah satu tempat penyiksaan yang paling sadis adalah rumah di Jalan Gunung Sahari IV, Jakarta Pusat. Tempat itu dinamakan 'Kalong', yang diambil dari nama Tim Operasi Kalong yang tugasnya memburu anggota PKI.

Gedung warna putih dengan arsitek Eropa abad pertengahan di Jatinegara Jakarta Timur juga menjadi salah satu tempat penyiksaan yang terkenal pada tahun 1965. Dulunya, tempat itu adalah kantor Bupati Mester. Kini tempat itu menjadi kantor Komando Distrik Militer 0505, Jakarta Timur. Di belakang gedung itu terdapat rumah-rumah penduduk yang dulu dijadikan kamar tahanan. Namun kini tempat itu akan dijadikan cagar budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tempat lain yang dulu merupakan rumah penyiksaan adalah kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat. Pada masa itu tempat ini merupakan kantor Lembaga Sandi Negara. Dulunya dalam rumah ini banyak terdapat sel dari jeruji besi.

Ada juga tempat lain di Jakarta yang pernah menjadi tempat penyiksaan bagi para aktivis dan tentara masa penjajahan. Tempat itu tersebar antara lain Jalan Gunung Sahari, Jalan Guntur, di Cimanggis, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Budi Utomo, Lapangan Banteng, Kebayoran Lama, Kodim 'Air Mancur' yang sekarang menjadi Gedung Indosat, dan Bukit Duri.