Kala bebas visa menanti evaluasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo, sejak awal pemerintahannya, menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Mengingat, perolehan devisa dari pariwisata mengalami peningkatan ketimbang sektor lainnya.

Data Badan Pusat Statistik(BPS) menunjukkan , jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat selama lima tahun terakhir. Dari sebanyak 7,65 juta orang pada 2011 menjadi lebih dari 10 juta orang pada 2015.

Seiring itu, penerimaan devisa pun meningkat, Dari sebesar 10,054.1 juta dolar AS pada 2013, meningkat menjadi 11,166.3 juta dolar AS (2014) dan 12, 578.6 juta dolar AS (2015). Bandingkan dengan minyak dan gas bumi sebesar 32, 633.2 juta dolar AS pada 2013. Kemudian menurun menjadi 30, 318.8 juta dolar AS (2014) dan 18,906.7 juta dolar AS (2015).

Berdasarkan itu, pemerintah pun menargetkan sebanyak 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019. Selain itu, penerimaan devisa ditargetkan sekitar Rp 240 triliun. Kemudian, kontribusi pariwisata terhadap pembentukan produk domestik bruto diharapkan meningkat menjadi sebesar 8 persen dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 juta orang.

Untuk mencapai itu, pemerintah lalu membuat banyak terobosan. Paling kontroversi adalah pembebasan visa bagi turis berasal dari 174 negara. Jika dibandingkan dengan negara jiran, Indonesia terlihat lebih agresif. Sebagai ilustrasi, Thailand hanya membebaskan visa bagi turis dari 56 negara, dan Malaysia (164 negara).

Seiring waktu, ada sejumlah konsekuensi lahir dari kebijakan pembebasan visa bagi turis dari ratusan negara tersebut. Akhir pekan lalu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebut, penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 52 persen, dari Rp 2 triliiun menjadi sekitar Rp 1 triliun.

Selain itu, hingga 24 Desember lalu, timbul 26.449 kasus pelanggaran izin tinggal overstay secara keseluruhan sampai 24 Desember 2016 mencapai 26.449 untuk izin tinggal kunjungan. Kemudian, 8.032 wisatawan Cina dinilai melanggar izin tinggal kunjungan dan 4.753 terkena kasus overstay bebas visa kunjungan.

Adapun jumlah warga negara Cina terkena pro-justitia atau penegakan hukum baru 38 persen atau 126 orang.

Tak pelak, fenomena ini memunculkan suara agar pemerintah mengurangi jumlah negara bebas visa. Kepala BPS Suhariyanto menilai sudah saatnya kebijakan bebas visa dibenahi. Mengingat, kunjungan turis dari sejumlah negara bebas visa tak meningkat signifkan.

"Nggak ada salahnya ditinjau ulang dengan mengurangi jumlah negara bebas visa," katanya, pekan lalu. "Karena percuma juga memberikan bebas visa kepada suatu negara, namun kunjungan warganya ke Indonesia tak signifikan."

Asnawi Bahar, Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), mengakui bebas visa menjadi salah satu instrumen penting untuk menarik wisatawan asing. Kendati demikian, dia meminta pemerintah lebih selektif ketimbang jor-joran mengobral bebas visa ke banyak negara.

"Bagi saya bebas visa mendukung pariwisata Indonesia dan perlu dipertahankan tapi nggak apa-apa di evaluasi. Negara-negara visa yang memang jumlah wisatawannya nggak naik dicabut bebas visanya," katanya saat dihubungi terpisah.

Menurutnya, pemerintah cukup memprioritaskan pembebasan visa untuk negara yang jaraknya berdekatan dengan Indonesia. Itu di luar negara-negara yang warganya, secara tradisi, cukup sering berkunjung ke Indonesia, semisal: negara Timur Tengah, Eropa Timur, China, dan sebagainya.

"Saya pikir semua akan tertarik ke Indonesia karena keindahannya, Namun, orang juga memikirkan soal jaraknya. Maka kita targetkan negara yang dekat saja, yang cukup terbang 7-8 jam," katanya. "Jangan yang jauh kayak Afrika Selatan yang butuh terbang 23 jam. Walaupun mungkin ada datang, tapi jumlahnya tidak banyak."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengisyaratkan bahwa pemerintah tengah merencankan untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa. Toh, kebijakan itu belum genap setahun dijalankan.

"Kita ingin turis datang cepat."

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi dan BPS yang diolah Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan turis dari 27 kebangsaan melalui 19 pintu masuk utama mencapai 9,591 juta sepanjang Januari-November 2016. Meningkat 11,53 persen ketimbang periode sama tahun sebelumnya, sebesar 8,599 juta kunjungan.

Itu di luar kunjungan wisman melalui pintu masuk lainnya, angka sementaranya sepanjang Januari-November 2016 mencapai 814.359, minus 0,76 persen ketimbang tahun sebelumnya 820.575 kunjungan. Adapun total kunjungan wisman melalui seluruh pintu masuk mencapai 10,405 juta, naik 10,46 persen dari sebelumnya 9,420 juta. Adapun target tahun lalu sebanyak 12 juta kunjungan wisman.

Data kunjungan wisman ©2017 Merdeka.com

(mdk/yud)