Jangan warisi penyakit ke pemerintahan mendatang

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B. Sulisto memiliki harapan terhadap pemerintahan mendatang. Harapan itu muncul berkaca dari kelemahan pemerintahan sekarang.

Menurut dia, selama dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, setidaknya ada sejumlah kelemahan jangan sampai diulangi oleh rezim mendatang, yakni terlalu cepat menepuk dada, berperilaku kerdil, tidak bisa menentukan prioritas, dan kebijakan tidak tepat sasaran.

Berikut penjelasan Suryo saat ditemui Faisal Assegaf dari merdeka.com Rabu lalu dalam ruang kerjanya, lantai 29 Menara Kadin, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Apa harapan dari para pelaku usaha dalam pemilihan umum tahun ini?

Indonesia ini negara luar biasa, besar, kaya segala macam hal positif kita miliki. Tapi kita tidak berperilaku seperti negara dikaruniai segala macam kenikmatan itu. Perilaku kita masih seperti orang kaget, padahal kita raksasa. Kita berperilaku seperti anak kaya manja. Kita menghamburkan uang seperti uang tidak ada artinya.

Contoh, kita mengambil suatu kebijakan jelas-jelas memberatkan ekonomi kita tapi itu dipertahankan terus, yaitu kebijakan subsidi BBM (bahan bakar minyak). Kebijakan subsidi BBM dari tahun ke tahun semakin berat terhadap APBN kita. Sekarang ini sudah mencapai Rp 320 triliun lebih tiap tahun atau seperlima APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Kita harus bertanya manfaatnya apa. Karena itulah Kadin sangat kritis terhadap kebijakan itu. Sebab sudah ada studi menyatakan 65-70 persen penerima adalah orang-orang tidak perlu disubsidi. Kemudian banyak terjadi penyelundupan. Kebijakan ini menciptakan situasi ekonomi semu, tidak bisa terukur, dan tidak efisien. Harga BBM harus disesuaikan harga pasar dunia. Kalau naik, ya naik, kalau turun, turun. Kita harus mengacu dan membiasakan ke situ sehingga tidak membebani APBN.

Subsidi BBM ini harus kita realokasi ke subsidi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, meningkatkan modal bank-bank pembangunan daerah, dan subsidi untuk menaikkan modal wirausahawan daerah. Kalau ini semua dijelaskan ke rakyat, saya yakin rakyat tidak akan protes.

Usulan kami, dari Rp 320 triliun itu, Rp 5 triliun itu diberikan kepada tiap provinsi sehingga total Rp 170 triliun. Bukan dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk usulan proyek, pokoknya Rp 2,5 triliun untuk infrastruktur. Bayangkan, berapa lapangan kerja bisa tercipta. Sisanya untuk sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Alhasil, serentak menaikkan kegiatan ekonomi di semua daerah berkembang. Pertumbuhan ekonomi bukan naik lima persen, tapi bisa sampai delapan persen.

Itu harapan kita untuk pemerintahan mendatang. Harusnya kebijakan semacam itu diambil oleh pemerintah sekarang. Itu kan seperti penyakit. Masak, penyakit mau kita wariskan ke pemerintahan akan datang. Sebelum lengser buat kebijakan itu. itu baru satu kebijakan.

Selain itu, pemerintahan sekarang tidak mengerti menentukan prioritas. dari sekian banyak proyek infrastruktur, kita harus bisa menentukan proyek mana memberikan dampak atas pertumbuhan ekonomi lebih nyata. Menurut saya, dibangun kereta cepat Surabaya-Jakarta, bukan rel ganda. Jangan terlalu cepat, seperti yang mau dibikin Jakarta Bandung hingga 350 kilometer per jam. Nggak perlu secepat itu, 200 kilometer perjam saja sudah cukup.

Kalau pikiran saya, Jembatan Selat Sunda bukan prioritas. Saya bertanya seorang ahli biaya membangun kereta cepat 200 kilometer per jam sekitar Rp 200 triliun. Lewat dari kecepatan itu ongkosnya jauh lebih mahal.

Kalau kita ingin menjadi bangsa unggul dan memiliki daya saing tinggi, kita harus bisa menetapkan prioritas benar lewat kebijakan publik tepat sasaran.

Apakah menurut Anda, ada intervensi asing dalam kebijakan ekonomi kita?

Mungkin ada yang bilang saya paranoid, tapi saya berpendapat ini bukan tidak sengaja, tapi ada skenario. Jadi ada pengaruh-pengaruh dan kekuatan-kekuatan asing ingin Indonesia tetap status quo, lemah terus seperti sekarang ini. Karena selama lemah terus seperti ini, pihak-pihak tertentu bisa terus bermain dan meraup keuntungan. Apalagi pejabat-pejabat kita rawan korupsi dan bisa diatur.

Kalau pejabat-pejabat kita punya kesadaran nasionalisme tinggi, nggak mungkin ikan-ikan kita dicuri di tengah laut, kayu-kayu kita bisa dicuri dan dibawa ke luar negeri. Baru diomongin aja, mungkin udah digebukin orangnya.

Kita harus sadar kita ini bangsa besar. Jangan mau dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu ingin kita pada posisi selalu lemah, rawan terhadap kolusi sehingga membuat kita menjadi bahan tertawaan. Ada kepercayaan di Korea, Tiongkok, Jepang, dan Taiwan, kalau kita mau kaya cepat, datang ke Indonesia.

Alasannya?

Karena semua bisa diatur.

Dari tiga negara di kawasan, Singapura, Malaysia, dan Australia. Apakah mereka berkepentingan melihat Indonesia terus lemah?

Iya dong, tapi bukan hanya tiga negara itu saja. Mungkin lebih banyak negara ingin Indonesia lemah selama mereka bisa meraup untung. Misal, ekspor kita kebanyakan lewat negara ketiga. Coba kita memiliki pelabuhan hebat di mana kapal-kapal besar bisa langsung masuk ke pelabuhan kita. Bayangkan, bangsa sebesar ini tidak mempunyai pelabuhan internasional.

Kita ini terlalu mudah menepuk dada, merasa kita hebat. Contohnya ada pihak yang menyatakan sistem pendidikan kita sudah hebat. Kalau memang sudah hebat, berapa banyak kita punya ilmuwan kelas internasional dan berapa orang sudah meraih Nobel.

Biodata

Nama Lengkap:

Suryo Bambang Sulisto

Tempat dan Tanggal Lahir:

Surakarta, Jawa Tengah, 11 Februari 1947

Pendidikan:

SD dan SMP di Jakarta

SMA di Hamburg, Jerman

Sarjana Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat

MBA di Washington International University, Amerika

Pekerjaan:

Pendiri sekaligus pemilik Satmarindo Group

Organisasi:

Ketua Umum Kadin (sekarang)

Ketua Komite Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Taiwan (1986-1994)

Presiden ASEANTA (Asean Travel Association)

Presiden IBAS (Indonesian Business Association of Singapore)

Ketua KIKI (Kadin Indonesia Komite Inggris)

Ketua KIKBRA (Kadin Indonesia Komite Brasil)

Utusan Khusus Presiden untuk Benua Amerika (1998-2001)