Budi diusik 'Trio Macan', Banteng meradang

Merdeka.com - Pertemuan di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (30/01) malam itu digelar tertutup. Agenda acaranya banyak, mulai membahas APBN 2015 hingga persiapan Kongres PDIP. Pertemuan mengundang kader PDIP serta dihadiri Menteri Puan Maharani, Anggota Wantimpres Rusdi Kirana dan Sri Adiningsih serta Plt Sekjend Partai PDIP Hasto Kristiyanto.

Ada yang ganjil, ternyata Presiden Jokowi tidak diundang dalam acara itu, termasuk dua menteri PDIP lainnya, Rini Sumarno dan Andi Widjajanto. Padahal, sehari sebelumnya Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu juga langsung disikapi Koalisi Merah Putih (KMP) dengan menggelar rapat pada Jumat malam, tepat saat pertemuan di rumah Mega berlangsung.

Berembus kabar dalam pertemuan di rumah Megawati itu membahas tentang Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Sutarman. PDIP disebut-sebut bakal terus mendesak agar Budi Gunawan tetap menjadi Kapolri. Sementara sikap Jokowi sejauh ini masih memilih menunggu hingga ada kejelasan hukum.

Plt Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto membantah bila pertemuan di rumah Mega membahas pencalonan Budi Gunawan. Tapi dia menegaskan, PDIP tetap berdiri pada konstitusi, sehingga proses yang diawali dari usulan presiden harus berakhir juga di tangan presiden. PDIP tidak ikut di dalamnya untuk memaksakan presiden. "Sikap PDIP menunggu presiden. Tidak akan pusing jika ikut aturan," tuturnya.

Begitu juga soal pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo, Hasto menganggap sebagai pertemuan biasa saja dan tidak ada yang penting. "Kalo semua pertemuan di komentari ibu, pusing kita nanti," ujarnya.

Bagaimana bila soal calon Kapolri ini Jokowi berseberangan dengan PDIP dan memilih bergabung dengan KMP? Hasto menjawab, "Setiap koalisi punya platform dan sikap politik masing-masing. Jokowi juga akan ikut sesuai dengan perintah konstitusi (bukan dua koalisi tersebut)," tuturnya.

Belakangan ini, berita pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang berujung pada perseteruan KPK vs Polri memang kian memanas. Ada yang menyebut pergantian Kapolri diintervensi Megawati. Namun seorang politisi PDIP yang menolak disebut namanya menuturkan, kisruh antara KPK vs Polri ini sengaja dibuat oleh tiga orang dekat Jokowi di lingkaran Istana. Mereka disebut dengan 'Trio Macan', yakni Rini Soemarno, Luhut Panjaitan dan Andi Widjajanto.

Rini tercatat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Andi Wijajanto sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Tiga orang ini bekas relawan pendukung Joko Widodo saat pemilihan presiden tahun lalu.

Rini Soemarno misalnya. Dia selama ini dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Luhut Panjaitan dikenal sangat dekat dengan Joko Widodo. Sementara nama Andi Widjajanto juga bukan pertama kali di dengar. Sejak dia menduduki deputi di rumah transisi, Andi ikut menyeleksi pengisi Kabinet Kerja Jokowi.

Namun, kedekatan 'Trio Macan' dengan PDIP itu merenggang saat satu per satu mendapat jatah dari Jokowi. Sumber itu mengatakan jika pergantian Kapolri ini ditunggangi kepentingan tiga orang ini. Mereka disebut-sebut menolak Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka dituding membocorkan surat usulan nama Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Bocornya nama Budi Gunawan tentu mengundang banyak penolakan. Apalagi nama Komjen Budi Gunawan selalu dikait-kaitkan dengan masalah, misalnya kepemilikan rekening gendut, termasuk penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan. "Itu ada yang membocorkan," ujar sumber itu.

Bocornya nama Budi Gunawan lantaran 'Trio Macan' itu memiliki kepentingan sangat tinggi. Tiga orang itu memiliki kepentingan berbeda. Pertama soal penguasaan minyak, kedua soal tambang dan persenjataan, ketiga ada agen asing merangkap Lembaga Swadaya Internasional. "Ini semua karena kepentingan," tutur sang sumber.

Namun Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membantah jika Megawati mengintervensi Jokowi dalam pergantian Kepala Polri. Dia mengatakan sebagai seorang negarawan, Megawati dinilai Kalla mengerti proses hukum. "Saya rasa Megawati seorang negarawan," kata JK sapaan akrabnya saat ditemui merdeka.com di kediamannya, Rabu pekan kemarin.

Namun demikian, sumber merdeka.com di lingkaran Istana lainnya mengatakan jika pemilihan menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi juga banyak dipengaruhi oleh Trio Macan itu. Sumber itu mengatakan buntut pemilihan itu berbuntut dengan kebijakan Jokowi yang berbau kapitalis. "Contohnya kenaikan harga BBM mengikuti harga pasar," ujarnya.

Sumber lain di KPK memiliki analisis lain. Penunjukan Komjen Budi Gunawan, kata dia, memang diproyeksi untuk 400 pemilihan Kepala Daerah pada 2015. Penunjukan itu untuk mengamankan proses Pemilihan Kepala Daerah agar tidak bisa dicium KPK lantaran anggarannya bakal dibuat kurang dari Rp 1 miliar. "Kalau kurang dari satu miliar kan tidak bisa disidik KPK," ujarnya.