Kucurkan Dana Rp11,3 Miliar, Pemprov Jatim Beri Beasiswa untuk Guru Madrasah Diniyah

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah setempat. Pasalnya, hal tersebut merupakan salah satu poin utama dalam Program Nawa Bhakti Satya.

Meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir, Pemprov Jatim tetap mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan menyerahkan beasiswa pendidikan bagi guru Madrasah Diniyah (Madin) Jawa Timur senilai Rp11,3 Milyar.

Dikutip dari birohumas.jatimprov.go.id (23/9/2020), berikut rincian masing-masing beasiswa yang diterima oleh setiap guru Madin di Jawa Timur.

Beasiswa Perguruan Tinggi

002 ovan zaihnudin

Beasiswa itu diserahkan kepada 850 guru Madin di Provinsi Jawa Timur. Beasiswa guru diniyah mahasiswa S1 sebesar Rp 8,1 milyar, dengan rincian masing-masing orang memperoleh Rp 10.000.000,00. Sementara untuk mahasiswa S2 sebesar Rp 3,2 milyar dengan rincian setiap guru mendapatkan Rp 20.000.000,00.

"Hal ini berkaitan dengan kesempatan meningkatkan kompetensi akademik bagi para pendidik di Madrasah diniyah untuk memperoleh pendidikan di level perguruan tinggi," ungkap Khofifah dalam acara kuliah umum pada Stadium General Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Pendidikan Diniyah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (23/9).

Tentukan Kualitas Pendidikan

ilustrasi sekolah daring

Menurut Gubernur Khofifah, peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para pendidik Madin akan sangat berpengaruh pada output pembentukan karakter santri. Oleh karena itu, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan perlu terus ditingkatkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka kesejahteraan mereka harus diupayakan pemerataannya. Keunggulan yang dicapai pun harus terus diikuti oleh Akhlakul Karimah. Khofifah juga berpesan, di era digitalisasi, sisi kemanusiaan juga tetap harus diperhatikan.

"Pandemi Covid-19 membuat banyak agenda dilakukan secara virtual yang memaksa kita memasuki era 4.0, tetapi kita tidak boleh diremote oleh digitalisasi, diremote oleh robot, diremote oleh artificial intelligence semata. Kitalah yang mengendalikan sistem informasi dan komunikasi agar sistem berjalan dengan tatanan norma dan nilai," ungkap gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

"Ada hal yang memang harus kita seiringkan antara mesin dan sisi kemanusiaan, termasuk bagaimana kita menyeimbangkan 4.0 dengan 5.0," lanjutnya.

Jawab Tantangan

pondok pesantren darussalam blokagung banyuwangi

Di sisi lain Gubernur Khofifah meyakini bahwa Pesantren dengan segala kultur dan sistem pendidikan di dalamnya bisa menjawab tantangan dan bersaing di era digitalisasi seperti saat ini.

"Proses ini tidak sederhana, tetapi bahwa di pesantren bisa diisi, bahwa Akhlakul Karimah dibentuk berseiring dengan format proses penyampaian pendidikan dan berbagai kurikulum yang dikembangkan di pesantren saat ini, salah satunya melalui madrasah Diniyah," tandasnya.

(mdk/rka)