Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPKM Gagal Diterapkan, Ini Saran Epidemolog UGM untuk Pemerintah

PPKM Gagal Diterapkan, Ini Saran Epidemolog UGM untuk Pemerintah Ilustrasi PPKM. ©2021 Merdeka.com/probolinggokab.go.id

Merdeka.com - Pada Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah terbukti gagal dalam menekan laju penularan Virus Corona. Menurutnya, hal itu dikarenakan karena implementasi yang tidak tegas sehingga tidak terlihat menurunkan mobilisasi di lapangan.

Hal itulah yang disetujui Epidemolog UGM, dr. Citra Indriani, MPH. Oleh karena itu, Ia mengatakan implementasi PPKM perlu dipertegas lagi dan dilaksanakan secara konsisten. Langkah itu diharapkan mampu menekan laju penularan virus di tengah masyarakat dengan lebih baik lagi.

“Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif karena mobilitas masyarakat tidak terlalu berubah dan masih saja tinggi. Oleh karena itu implementasinya di lapangan perlu diperketat lagi,” kata Citra dikutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (2/1).

Lalu saran apa saja yang diberikan oleh Citra terkait kebijakan PPKM yang harus dilakukan pemerintah ke depan dalam menghadapi pandemi ini? Berikut selengkapnya:

Saran untuk PPKM Berikutnya

ilustrasi ppkm

©2021 Merdeka.com/probolinggokab.go.id

Menurut Citra, penerapan PPKM yang diharapkan dapat menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia justru tidak memberi dampak yang signifikan karena pertambahan kasusnya tetap tinggi yaitu lebih dari 10 ribu kasus per hari. Kendati demikian, dia memperkirakan jumlah pertambahan kasus makin banyak hingga di atas 20 ribu kasus per hari apabila kebijakan itu tidak diterapkan.

Oleh karena itu, Citra mengatakan kebijakan PPKM akan berhasil apabila pengetatan implementasi penegakan di lapangan dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Tak hanya itu, perlu dilakukan pula monitoring terhadap pelaksanaan PPKM dan prokes serta terus melaksanakan promosi kesehatan di tengah masyarakat.

“Karantina wilayah atau lockdown diambil sebagai pilihan terakhir karena konsekuensinya berat. Butuh biaya besar,” kata Citra.

Pendampingan ke Daerah

presiden jokowi disuntik vaksin covid 19

©Agus Suparto/Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS

Selain itu, Citra mengungkapkan bahwa pemerintah juga perlu melakukan pendampingan dalam melakukan PPKM hingga ke daerah-daerah. Baginya, kehadiran pemerintah pusat diharapkan akan memperkuat implementasi di daerah agar sesuai harapan. Selain itu, penegakan PPKM ini perlu terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan, bahkan hingga target vaksinasi di Indonesia selesai.

“Pembatasan masyarakat perlu di on-off on-off kan dan hidup dengan tatanan new normal dengan penerapan prokes yang ketat. Model seperti itu perlu diterapkan sampai vaksin bisa melindungi seluruh penduduk Indonesia,” ungkap Citra dikutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (2/1).

(mdk/shr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP

Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP

Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Polisi Datangi KPUD Depok Usai Viral Kisruh Hasil Hitung Cepat Sirekap & C1 Janggal

Polisi Datangi KPUD Depok Usai Viral Kisruh Hasil Hitung Cepat Sirekap & C1 Janggal

Pihak KPUD Depok juga sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan pembacaan dalam sistim Sirekap saat penghitungan sementara pemilihan presiden

Baca Selengkapnya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya