Marak Aksi Klitih, Ini Permintaan DPRD pada Pemda DIY
Merdeka.com - Akhir-akhir ini, aksi klitih atau kejahatan jalanan masih marak terjadi di Jogja. Aksi ini begitu meresahkan masyarakat. Tak jarang warga menangkap dan menghakimi sendiri para pelaku yang terlibat aksi klitih.
Aksi klitih yang marak di Jogja mendapat perhatian dari DPRD DIY. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera membentuk satgas pemberantasan kejahatan jalanan.
“Sudah saatnya DIY punya Satgas pemberantasan kejahatan jalanan atau awam menyebutnya dengan ‘klitih’,” kata Eko dikutip dari ANTARA pada Rabu (29/3).
Berikut selengkapnya:
Kewenangan Luar Biasa
Instagram borobudurnews ©2023 Merdeka.com
Eko mengatakan, dalam waktu dekat Komisi A DPRD DIY akan menggelar rapat kerja dengan Pemda DIY untuk membahas usulan pembentukan satgas tersebut. Menurutnya, anggota satgas nanti bisa terdiri dari aparat penegak hukum termasuk Polri, TNI, Kejaksaan, serta Kanwil Kemenkumham DIY. Keberadaan satgas ini perlu didukung dengan kewenangan luar biasa dan anggaran yang cukup untuk sarana prasarananya.
“Satgas bertanggung jawab kepada pembina wilayah dalam hal ini Gubernur DIY,” kata Eko.
Tugas Satgas
©2020 Merdeka.com
Menurut Eko, ada tiga tugas yang dapat dilakukan oleh satgas pemberantasan kejahatan jalanan. Tugas pertama adalah pada edukasi. Tugas kedua adalah penegakan hukum secara tegas yang didukung Pemda DIY dan penegak hukum.
Lalu tugas ketiga adalah melakukan rehabilitasi mental bagi pelaku dan pendampingan untuk korban dengan melibatkan perguruan tinggi serta SDM.
“Prinsipnya negara tidak boleh kalah dari kejahatan jalanan yang terorganisir ini,” kata Eko.
Perlu Serius
©2022 Merdeka.com
Eko menambahkan, akar permasalahan sosial di DIY perlu diatasi secara serius, termasuk kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran di mana angka kemiskinan mencapai 11,04 persen, pengangguran terbuka 4,06 persen, dan gini ratio angkanya 0,439.
“Adanya fenomena aksi kekerasan jalanan oleh anak-anak remaja harus jadi perhatian orang tua secara lebih serius. Tapi bagaimana bisa ini berjalan kalau orang tua ada dalam situasi kemiskinan dan mengalami kesenjangan pendapatan? Ini butuh solusi kebijakan pemda,” pungkas Eko.
(mdk/shr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaGenangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat
Baca SelengkapnyaKAI melakukan upaya evakuasi rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan.
Baca SelengkapnyaButet dilaporkan relawan Jokowi ke Polda DIY pada Selasa (30/1).
Baca SelengkapnyaHeru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDi sana tampak beberapa kilatan cahaya kuning yang diduga letusan dari tembakan pelaku dari dalam mobil VRZ.
Baca Selengkapnya