Dinilai Tidak Tepat, Ini Kata Pakar UGM Soal Aksi Blusukan Mensos Tri Rismaharini

Setelah diangkat menjadi Menteri Sosial, Mantan Wali Kota SurabayaTri Rismaharini langsung melakukan blusukan dengan menghampiri pemulung Jakarta dan memberi mereka pertolongan. Walaupun dia menganggap apa yang dilakukannya hanya situasional dan murni sebagai tindakan kemanusiaan, namun kegiatan ini mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Pakar Politik Pemerintahan UGM, Dr. Wawan Mas’udi. Menurutnya, kegiatan blusukan itu bukanlah hal yang tepat dilakukan seorang menteri.

Ia menyampaikan bahwa persoalan sosial di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari masalah kebijakan sampai praktik di lapangan. Semestinya, persoalan di lapangan seperti mengurusi tuna wisma, gelandangan, membantu masyarakat yang mengalami permasalahan mengenai kebutuhan hidup atau yang lainnya itu jadi tugas pemerintah yang berada di level bawah.

“Penyelesaian dan cara menangani masalah gelandangan, tuna wisma, dan sebagainya itu tugas pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Sementara tugas menteri adalah memastikan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik,” kata Wawan mengutip dari ugm.ac.id.

Berikut tanggapan selengkapnya dari pakar UGM terhadap aksi blusukan yang dilakukan wanita yang akrab disapa Bu Risma itu:

Kebiasaan saat Jadi Wali Kota

Menurut Wawan, aksi blusukan dilakukan Risma karena dia masih terbawa kebiasaan saat masih menjadi Wali Kota Surabaya. Seperti diketahui, saat Risma jadi orang nomor satu se-Surabaya, Risma kerap kali turun langsung menyelesaikan permasalahan di lapangan.

“Sebagai menteri sekali waktu boleh, lah. Tapi harus jelas tujuannya, misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak,” terang Wawan.

Persoalan Menteri Lebih Luas

Wawan menjelaskan, persoalan gelandangan atau tuna wisma tak hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi setiap wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila aksi blusukan itu dijadikan sebagai pola kepemimpinan Risma, seharusnya dilakukan di seluruh wilayah Tanah Air.

“Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus. Tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di setiap daerah,” kata Wawan mengutip dari ugm.ac.id.

Sebagai Sindiran Pusat Terhadap Daerah

Di lain sisi, Wawan mengatakan aksi blusukan yang dilakukan Risma secara politik bisa menjadi bentuk sindiran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.

“Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini loh di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan,” kata Wawan.