Merdeka.com - Dua anggota DPRD DKI, Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta 2014. Kasus ini masih terus didalami oleh Bareskrim Mabes Polri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini banyak anggota dewan yang bermain dalam proyek ini. Ahok sudah curiga sejak awal dirinya buka suara banyak politikus Kebon Sirih kebakaran jenggot.

"Sudah ada tersangka, berarti apa yang kita curigain bener dong, bukan suudzon. Berarti itu betul," kata Ahok di Gedung DPRD DKI, Senin (16/11).

Ahok menambahkan, saat kasus dugaan korupsi pengadaan UPS mencuat, dirinya sudah yakin ada mark up. Bahkan, lanjut Ahok, DPRD DKI sempat akan membuat pansus UPS.

"Waktu itu ada keributan bahwa ada yang fiktif kan? Kan waktu itu saya bilang, UPS itu mark up dan waktu itu kan enggak diterima kan? Sampai mau dibuat pansus untuk menghadirkan saya," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana meminta Ahok tidak asal bicara soal pengusutan kasus tersebut. Lulung yang pernah diperiksa Bareskrim meminta agar Ahok menunggu hasil penyelidikan polisi.

"Ya enggak bisa begitu juga. Enggak serta merta Pak Ahok bisa bicara seperti itu. Lagi-lagi harus terpenuhi unsur keterlibatan dan keterkaitan seseorang dalam kasusnya. Nanti kalau dibalikin bagaimana? Dia juga termasuk orang yang bertanggung jawab, bagaimana? Bisa dong," kata Lulung saat dihubungi, Selasa (17/11).

Lulung menilai, Ahok terlalu gegabah dalam menyatakan pendapatnya soal dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus tersebut. Dia mencoba membalikkan, bagaimana jika ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat, tentu Ahok wajib bertanggung jawab.

"Bisa saja kan terjadi Pak Gubernur juga ikut bertanggung jawab karena SKPD-nya kan dia yang tanda tangan. Ya sudah lah, saran saya serahkan saja pada hukum jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan akan menyeret orang. Kita buktikan dalam proses hukum saja," ungkapnya menantang.

Ketua Fraksi Hanura di DPRD DKI, Mohammad Sangaji alias Ongen Sangaji meyakini koleganya tidak terlibat. "Saya yakin betul Fahmi tidak terlibat dalam kasus UPS," tegas Ongen di gedung DPRD, Jakarta, Senin (16/11).

Dirinya meyakini, kedua rekannya di DPRD itu tidak terlibat lantaran pernah mengeluarkan keterangan resmi. Selain itu, jika ada pengumuman resmi, dirinya akan mendatangi Bareskrim Polri.

"Dia tidak terlibat karena Fahmi telah membuat pernyataan resmi bahwa dirinya tidak terlibat UPS. Itu pernyataan resmi dari Fahmi," tandasnya.