Warga ngeluh program bedah rumah, Djarot ngaku bukan developer

Merdeka.com - Program bedah rumah Pemprov DKI Jakarta yang dirilis April lalu berbuah kecewa bagi penerima bantuan. Pasalnya usai di rombak, sejumlah fasilitas yang semula ada kini justru tidak ada.

Misalnya tak terpasangnya daun pintu, tak ada sekat antar ruangan dan pemasangan listrik yang dipungut biaya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya telah membantu merenovasi rumah warga. Warga dan pemilik rumah seharusnya ikut membantu saat melakukan renovasi rumah tersebut.

"Untuk itu warga kita bantu nih, warga juga harus ikut bantu dong, pemilik juga harus awasin untuk rumahnya sendiri," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, pihaknya telah membantu merenovasi rumah warga. Namun warga diminta untuk tidak membayangkan renovasi dilakukan seperti developer rumah.

"Kan enggak bisa kalau kita bangun rumah, kamu (warga) minta seperti di properti perumahan, tambah ini, tambah ini. Anda enggak bayar loh kita kita bantu,"tegasnya

"Oleh karena itu tolong yah jangan membayangkan bedah rumah seperti tinggal di perumahan," tambah Djarot.

Termasuk saat rumah warga yang tak bersekat antar ruangan, Djarot meminta warga sendiri yang membuat sekat tersebut. Sebab Pemrov DKI hanya memberikan bantuan penggantian atap rumah agar rumah warga tak kebocoran saat hujan tiba.

Sementara desain rumah diserahkan langsung kepada pemilik rumah untuk mengaturnya. "Ya atap, supaya mereka tidak kebocoran dan kebanjiran atapnya kita perbaiki sedangkan desain di dalamnya bikin sendiri dong, masa kita (seperti) developer, kita (seperti) properti. Kita bantu supaya tidak kebocoran dan kebanjiran," tutur Djarot.

Djarot menambahkan, telah melihat sendiri rumah hasil renovasi tersebut. Menurutnya rumah warga itu menjadi lebih baik dari sebelumya.

"Saya sudah ke Cilincing dan bagus," ucap Djarot.

Sementara itu terkait warga yang dimintai sejumlah uang untuk pemasangan instalasi listrik, Djarot menilai itu sudah ketentuan dari PLN. Sebab uang itu nantinya masuk ke kantong PLN bukan Pemprov DKI.

"Bayar listriknya kan ke PLN. Masa mau gratisan semuanya. Kalau kita bangun, kita sudah bantu berapa itu kalau mau hitung-hitungan berapa puluh juta, masa enggak ada rasa bersyukurnya," tutupnya.