Warga Luar Batang berkumpul tunjuk Yusril jadi kuasa hukum

Merdeka.com - Ratusan warga kanpung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara berkumpul di masjid Jami Luar Batang untuk membubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum warga Kampung Luar Batang untuk menolak penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sejak sore, setiap warga yang datang ke masjid Jami Luar Batang dihampiri dan ditanyai oleh salah satu perwakilan warga yang mengaku bahwa dirinya ditugaskan untuk mengumpulkan tanda tangan warga.

"Warga Luar Batang bukan bapak, ibu? Kalau iya ayo tanda tangan pak, absen sebagai tanda dukungan kita untuk menunjuk langsung Pak Yusril sebagai kuasa hukum kita," ucap salah satu petugas yang enggan menyebutkan namanya di kawasan masjid Jami Luar Batang, Rabu (6/4).

Walaupun begitu, tak semua warga mengiyakan ajakan petugas untuk membubuhkan tanda tangan. Salah seorang warga mengaku masih ragu dan takut apabila ikut membubuhkan tanda tangan tersebut. Ia merasa tak terancam mengenai informasi penggusuran kawasan Luar Batang.

"Enggak ah nanti aja mbak. Saya nonton TV Ahok bilangnya, masjid Luar Batang terus sama yang deket masjid itu enggak kena digusur. Bingung ah, ntar aja (tanda tangan) takut," ungkap pria berinisial R yang tengah menggendong anaknya.

Pantauan merdeka.com, terlihat dua orang petugas koordinator sedang melihat warga yang ragu untuk membubuhkan tanda tangan. Salah satu dari petugas tersebut langsung menyindir para warga yang enggan membubuhkan tanda tangan.

"Kalau enggak mau tanda tangan pindah aja. Kumpulin-kumpulin. Yang mengaku warga Pasar Ikan, Luar Batang ayo dan sekitarnya lah," tegas petugas koordinator tersebut.

Seperti diketahui, beredarnya surat pemberitahuan Revitalisasi Kawasan Sunda Kelapa, Museum Bahari dan Kawasan Luar Batang sempat membuat warga Luar Batang, Penjaringan, Utara resah. Surat yang telah ditanda tanggani Camat Penjaringan Abdul Khalit, diedarkan ke warga RW 01, RW 02, RW 03, RW 04 Kamis (24/3) dikarenakan membangun di atas aset pemerintah.