Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Warga Jakarta yang sudah dapat KJP tidak berhak dapat KIP

Warga Jakarta yang sudah dapat KJP tidak berhak dapat KIP Kartu Jakarta Pintar. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut baik dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun bukan berarti seluruh warga Jakarta berhak atas kartu tersebut.

Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) DKI Jakarta Bambang Sugiyono mengatakan, siswa yang telah terdata dan memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak lagi berhak atas KIP. Karena tujuan adanya KIS untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan KJP.

"Prinsipnya, KJP dan KIP itu sama, hanya lebih dulu berlaku di Jakarta. Makanya jangan sampai (siswa) dapat dobel," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/11).

Dia menilai, penggunaan KIP akan lebih maksimal di luar Jakarta. Pasalnya Bambang menyakini, KJP sudah dapat memenuhi siswa-siswi yang berada di Jakarta. Walaupun begitu, dirinya masih belum dapat menjelaskan secara terperinci mengenai bantuan pendidikan dari pemerintah pusat tersebut.

Untuk memperlancar proses pemberian KIP kepada warga Jakarta, Bambang telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah.

"Lagipula nantinya KJP ini modelnya seperti beasiswa yang dapat digunakan peserta didik sampai menyelesaikan bangku kuliah mereka. Jadi KJP berbeda dengan KIP, kami juga masih menganggarkan KJP di APBD 2015 sebesar Rp 3 triliun," jelasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas

Baca Selengkapnya
Membedah KJMU, Program Pemprov DKI yang Bikin Was-Was Mahasiswa

Membedah KJMU, Program Pemprov DKI yang Bikin Was-Was Mahasiswa

Pemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta

Baca Selengkapnya
Sosok Pemuda di Kalideres Tersangka Penjual Sertifikat Habib Palsu Dikenal Tertutup

Sosok Pemuda di Kalideres Tersangka Penjual Sertifikat Habib Palsu Dikenal Tertutup

Tersangka dikenal tetangga sebagai mahasiswa di salah satu kampus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Warga Bawa Spanduk Ditangkap saat Jokowi Kunjungan Gunungkidul, Hasto: Kami Tunggu Respons Bapak

Warga Bawa Spanduk Ditangkap saat Jokowi Kunjungan Gunungkidul, Hasto: Kami Tunggu Respons Bapak

Hasto sangat menyesalkan intimidasi yang dilakukan oknum aparat terhadap kader PDIP, pada tingkatan yang paling bawah.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya