Wakil Ketua DPRD DKI sebut Anies sebagai Gubernurnya rakyat miskin

Merdeka.com - Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik ikut angkat bicara terkait pelaporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Taufik menilai wajar jika Anies-Sandiaga dikritik oleh warga yang disebutnya belum bisa move on dari gubernur sebelumnya. Apalagi program Pemprov DKI yang diprioritaskan Anies-Sandi saat ini disebutnya untuk kepentingan rakyat kecil.

"Ya biasa saja itu mah, tidak usah dikhawatirkan. Jadi gubernur pasti banyak yang ngelaporin, apalagi banyak yang belum move on. Cuma Saya kasih tahu saja sekarang gubernurnya Anies-Sandi programnya buat rakyat kecil," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/2).

Dia mengatakan sebagai gubernur untuk rakyat kecil pasti akan banyak tantangannya. "Biasa saja itu. Memang begitu jadi gubernur rakyat kecil, selalu tantangannya banyak. Coba jadi gubernur konglomerat, engga ada tuh yang ribut," sambung dia.

Terkait demo sopir angkot yang menolak program Ok Otrip yang ditawarkan Pemprov sebagai solusi penutupan jalan Jatibaru, Taufik menilai harusnya disambut baik. Karena ini bisa menaikan pendapatan para sopir.

"Sekarang Ok Otrip menjamin income dia apa enggak? Nah kan dia protes karena incomenya berkurang. Sekarang income dijamin, protes apalagi?," ucap Taufik.

Sebelumnya, Anies dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus oleh Cyber Indonesia dengan nomor:TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Tanggal 22 Februari 2018. Pelapor menilai keputusan mantan Mendikbud itu dinilai mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bertentangan dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan ancaman pidana 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.

"Banyak memang dari undang-undang perda sudah langgar lalu pidananya itu yang di laporan. Terus perda dilanggar lalu Pergub ya kalau enggak salah tahun 2007, jadi intinya PKL tidak boleh untuk namanya mengganggu ya jalan raya," kata Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/2) malam.

Dia menilai keputusan menutup jalan itu merupakan kewenangan kepolisian bukan Pemda. Dampaknya keputusan Anies tersebut menuai mengganggu semua pihak.