Wagub DKI Sebut Mafia Tanah Hambatan Normalisasi Sungai

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, terdapat sejumlah hambatan dalam proses pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Salah satu yang dimaksud yakni adanya sejumlah lokasi yang bersengketa dengan mafia tanah.

"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi. Karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya dan juga mafia-mafia tanah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/3).

Politikus Gerindra itu menyatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mengatasi mafia tanah.

Selain itu, dia juga mengungkapkan, masalah kepemilikan lahan atau legalitas juga menjadi permasalahan semua pihak. Karena hal itu, Riza menyatakan perlunya aturan yang tegas.

"Ini memang PR yang tidak mudah, soal aset kita tahu tanah ini adalah satu aset. Saya sering menyampaikan tidak bisa dikloning, tidak bisa dikembangkan, sementara penduduk bertambah," paparnya.

Sebelumnya, dia mengungkap, dua kendala pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pertama, banyak lahan masih berstatus sengketa.

"Membebaskan lahan itu banyak masalahnya. Satu masalahnya banyak (lahan) yang bersengketa, masih di pengadilan," katanya, Jumat (5/3) malam.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta mengalami keterbatasan anggaran. Riza menyebut, hingga 2024 pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk pembebasan lahan guna melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Alokasi anggaran tersebut memang lebih besar dibanding daerah penyangga seperti Jawa Barat. Jawa Barat hanya membutuhkan anggaran Rp1,3 triliun untuk pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi.

Namun, kata Riza, anggaran Rp5 triliun tidak cukup untuk pembebasan lahan di ibu kota. Belum lagi anggaran yang akan dibutuhkan untuk normalisasi sungai Ciliwung.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com