Wagub DKI: Kepadatan Lalu Lintas Jakarta saat PPKM Masih Aman Terkendali
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini peningkatan volume lalu lintas kendaraan di masa pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Namun demikian, kebijakan sistem ganjil genap belum menjadi pertimbangan untuk menekan volume kendaraan.
Politikus Gerindra itu berpendapat, kepadatan lalu lintas saat ini masih dalam kondisi wajar.
"Memang ada peningkatan intensitas kepadatan lalu lintas. Namun masih dalam kondisi wajar terkendali, aman," ujar Riza di Balai Kota, Selasa (20/4).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sejauh ini belum ada pertimbangan kembali menerapkan sistem ganjil genap. Melihat tren penularan Covid-19 saat ini, Syafrin menilai sistem ganjil genap berisiko tinggi jika diterapkan.
"Kalau macet kan yang bersangkutan di dalam mobilnya sendiri, otomatis tidak ada interaksi," kata Syafrin di gedung DPRD, Rabu (7/4).
Syafrin juga menegaskan seluruh armada transportasi umum hingga kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat masih berlangsung kapasitas penumpang masih dibatasi 50 persen.
"Penggunaan terhadap angkutan umum pun masih dibatasi yaitu maksimum 50 persen jumlah penumpang dari kapasitas yang tersedia," ujarnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca SelengkapnyaIsnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kondisi arus balik landai lantaran belum semua pemudik kembali ke Jakarta.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyalurkan hak pilihnya di TPS 05 yang berlokasi di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Baca SelengkapnyaBPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaLaman resmi BMKG menunjukkan wilayah Jakarta yang akan mengalami hujan
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya