Wagub DKI: Banyak Masalah Sengketa dan Mafia Tanah di Jakarta
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pengawasan dan pemberantasan mafia tanah. Dia berharap pemberantasan tersebut dapat terlaksana dengan cepat dan optimal.
"Karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (9/3).
Politikus Gerindra ini juga menyatakan Pemprov DKI juga mengalami permasalahan yang terkait lahan tanah untuk sejumlah program prioritas. Salah satunya yakni normalisasi banjir. Menurut dia, beberapa lokasi masih menjadi lahan sengketa.
"Jadi kami mendukung mudah-mudahan kerja sama yang baik Pemprov, BPN, kepolisian dan aparat lainnya, bisa memberantas mafia tanah," ucapnya.
Riza melanjutkan lahan yang saat ini bersengketa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
"Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, jalan termasuk tidak kalah penting program banjir," jelas dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.
Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya sedang mengusut perkara tersebut.
Reporter: Ika Defianti
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY yakni memberantas serta menggebuk mafia tanah tanpa harus takut.
Baca SelengkapnyaProblematika kian pelik dan hanya bisa diatasi dengan cara memberantas mafia penjual telur.
Baca SelengkapnyaSehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSertipikat tersebut diserahkan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (13/02/2024).
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaPolisi menyita dan menggeledah Graha Wismilak di Surabaya, Senin (14/8). Penggeledahan terkait dugaan pemalsuan surat atau akta otentik dan pencucian uang.
Baca SelengkapnyaJakarta dikepung kemacetan panjang jelang Rabu tengah malam.
Baca Selengkapnya