Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku pesimis dengan pemasangan sistem electronic road pricing (ERP), yang akan diterapkan programnya di beberapa jalan di Jakarta mulai tahun ini.

Menurutnya, penggunaan sistem ERP belum bisa dilakukan jika moda transportasi massal di ibu kota masih kurang kuantitas dan kualitas pelayanannya. Hal itu yang membuat dia tidak yakin jika penerapan ERP terlaksana dan dilakukan di sisa tahun 2015.

"Sebetulnya kalau ERP itu dipaksakan jelas untuk saat ini sulit. Kalau itu dilakukan, maka di jalan-jalan alternatif akan macet. Sudah dibicarakan beberapa kali di rapim mengenai dampaknya ini," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Djarot meyakini, jika ERP bisa diterapkan tahun ini, maka sistem tersebut belum akan berjalan secara sempurna, karena minimnya sarana dan prasarana pendukung yang telah tersedia di Ibu Kota. "ERP hanya memungkinkan untuk diterapkan ketika transportasi masal itu bagus. MRT ada, Transjakarta bagus, LRT berjalan seperti di Singapura," kata Djarot.

Diketahui, hingga pertengahan Juni ini, diketahui proses lelang untuk menentukan pemegang tender pengadaan barang dan operator ERP, belum juga kunjung dilakukan. Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meminta agar proses lelang dan pembentukan BLUD ERP dilakukan sejak bulan lalu, hingga dapat diselesaikan pada Juni 2015.

Untuk itu, Ahok mengaku akan melakukan evaluasi pada kinerja jajarannya, yang memegang tanggung jawab mengenai program ERP di DKI Jakarta ini.

"Perlu ganti Kepala Dinas Perhubungan kali ya. Kita evaluasi, mau ganti orang saja," ujar Ahok.

ERP sendiri akan diterapkan di beberapa jalan di Jakarta, di mana kamera yang terpasang di gerbang ERP akan memindai OBU (On Board Unit) yang ada di kendaraan. Hingga 2015, uji coba sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di dua ruas jalan, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan HR Rasuna Said. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai program tersebut.