Urus dokumen penjualan bayi, staf Dukcapil terima Rp 100 ribu

Merdeka.com - Polisi menemukan fakta baru terkait pemalsuan dokumen dalam kasus penjualan bayi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. J, staf Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat mendapat imbalan uang senilai Rp 100 ribu per dokumen yang diorder pelaku LD alias HS.

"Kita menemukan mereka menerima imbalan setiap pengurusan dokumen tersebut. Sekitar Rp 100 ribu tapi itu bisa kurang bisa lebih juga," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (15/2).

Rikwanto mengatakan penyidik masih terus mendalami keterlibatan dari staf Dukcapil tersebut. Sementara itu, status J sendiri saat ini masih saksi. "J beserta empat staf Dukcapil lainnya masih diperiksa secara intensif dan belum ada peningkatan status," kata dia.

Jika J terbukti melakukan pelanggaran maka penyidik tidak akan segan-segan menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. "Saat ini dia mengaku sudah mengurus dokumen tersebut sejak tahun 1992 hingga sekarang, kita masih dalami keterlibatannya dalam kasus penjualan bayi tersebut," kata Rikwanto.

Saat membuat dokumen-dokumen orderan pelaku LD, harusnya J menaruh curiga karena pelaku mengatasnamakan seluruh dokumen pesanannya tersebut sebagai ibu dari para bayi. "Sehingga, nama di kartu keluarga memang menegaskan Linda sebagai ibu. Oleh karena itu, pihaknya tengah mendalami pengakuan lima orang staf Dukcapil Jakarta Pusat dan Kecamatan Grogol Utara tersebut," ucapnya.

Keterlibatan kelimanya pun masih terus diselidiki penyidik ditambah dengan adanya imbalan atas penerbitan sejumlah dokumen bayi itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Jakarta Barat menangkap tujuh pelaku penjualan bayi. Diduga kelompok ini menjual bayi tidak hanya di dalam negeri tetapi sampai ke luar negeri. Kini, seluruh tersangka masih menjalani proses dan ditahan di Polres Jakarta Barat. (mdk/ded)