Tim Angket DPRD DKI siap laporkan Ahok ke Bareskrim

Merdeka.com - Tim Hak Angket DPRD DKI mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan kedatangan mereka untuk mendapat draft APBD DKI Jakarta yang telah dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Tim Hak Angket, Mohammad Sangaji mengatakan, kunjungan ini bukanlah kunjungan formal. Kedatangan mereka untuk menanyakan mekanisme yang harus dilalui untuk mendapatkan dokumen APBD DKI Jakarta yang dikirimkan Ahok.

"Kunjungan informal dari Dirjen Otonomi Daerah kami minta data tentang temuan menyatakan bahwa ada dokumen palsu yang kirim Ahok. Karena kunjungannya informal maka wilayah yang harus kami tempuh melalui PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia)," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Sangaji atau kerap disapa Ongen mengungkapkan, setelah mendapatkan draft tersebut maka pihaknya dapat mengetahui keasliannya. Caranya dengan meneliti, apakah ada tanda tangan pimpinan dewan dan ketua komisi.

"Dari situ kemudian kita bisa lihat APBD yang dikirim Ahok. Harus ada tanda tangan ketua DPRD dan komisi. Kalau ke sana gak ada tanda tangan ya itu palsu. Indikatornya tanda tangan saat paripurna," jelasnya.

"Kalau kemudian itu palsu, maka ada sanksinya. Hari Senin akan ke Bareskrim untuk bawa itu. Itu data yang paling akurat penyalahgunaan wewenang," tegas politisi Hanura ini.

Dia mengungkapkan, saat proses hukum berlangsung, DPRD DKI Jakarta juga akan ikut melakukan pembahasan. Karena jabatan yang dipegang oleh Ahok saat ini adalah jabatan politis.

"Proses hukum jalan proses politik jalan. Jabatan gubernur jabatan politis. Terlepas Ahok gak ada partai politik, tetap akan ada," ujarnya.

Mengenai dukungan yang terus berkurang, Ongen tidak mau ambil pusing. Bahkan dia mendoakan agar orang-orang yang mencabut dukungan kepada hak angket mendapatkan ganjaran yang setimpal.

"Kayaknya orang makan nasi, kurang-kurang. Gak ngaruh, kan udah tanda tangan. Saya khawatir nanti mereka yang tanda tangan kualat," tutupnya.